Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta, menilai bahwa ada beberapa hambatan ketika Presiden Prabowo Subianto berupaya menjadi juru damai dalam konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, ia menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Presiden tersebut.
“Walaupun kita tahu situasi memang sangat sulit, tetapi semua upaya positif dan konstruktif patut ditempuh,” ujar Sukamta dalam pesan tertulis yang dirilis pada Senin, 2 Maret 2026.
Saat dimintai konfirmasi lebih lanjut, Sukamta belum ingin merinci tantangan-tantangan yang akan dihadapi Indonesia jika benar-benar menjadi mediator. Menurutnya, niat Prabowo untuk menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi perlu didukung.
Di sisi lain, Sukamta juga melihat bahwa Presiden Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Hal ini bisa menjadi modal negosiasi yang kuat dalam upaya mediasi.
“Sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan Trump dan Iran, saya kira patut kita dukung upaya presiden tersebut,” kata Sukamta.
Ia juga mendesak otoritas internasional untuk segera menghentikan agresi militer Israel bersama Amerika Serikat. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah kawasan Timur Tengah terjerumuh ke dalam perang besar yang akan memperburuk penderitaan rakyat.
Menurut Sukamta, serangan gabungan pada Sabtu, 28 Februari kemarin, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Ia juga melihat peristiwa itu menunjukkan tren menuju perluasan cakupan konfrontasi.
Dia meminta Amerika dan Israel bertanggung jawab atas dampak eskalasi ini. Ia mengingatkan agar dunia internasional tidak berpaling dari permasalahan di Gaza, Palestina, dengan adanya konflik ini.
“Jangan sampai perhatian dunia yang sedang tertuju terhadap konflik di Iran dimanfaatkan oleh Israel untuk meningkatkan agresi ke Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem,” ucap dia.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan siap terbang ke ibu kota Iran, Teheran, untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik.
“Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi,” demikian tertulis dalam pernyataan tersebut, Sabtu, 28 Februari 2026.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa upaya mendamaikan kedua kubu yang berkonflik tidak mudah. JK mencontohkan konflik Israel dan Palestina yang hingga kini sulit diselesaikan lantaran kondisi geopolitik global condong ditentukan oleh langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat.
Perihal keinginan Prabowo, JK memandang Indonesia tidak berada dalam posisi setara dengan AS. Terlebih ketika perjanjian dagang resiprokal yang diteken dengan AS menghasilkan keputusan yang merugikan Indonesia.
“Itu saja kita tidak setara (dengan) Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu?” kata JK di rumah pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada Ahad, 1 Maret 2026.
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam tulisan ini
