Desakan untuk Perbaikan Internal Kepolisian
Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menyerukan kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera membenahi internal Kepolisian dalam waktu satu bulan. Hal ini dilakukan karena adanya dua kasus yang menjadi perhatian masyarakat, yaitu mantan Kapolres Bima Kota Didik yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba dan anggota Brimob Masias Siahaya (MS) yang diduga melakukan penganiayaan hingga menewaskan seorang siswa madrasah di Maluku.
Politisi Partai Demokrat tersebut menilai bahwa Kapolri harus segera mengambil langkah tegas karena perbaikan sistem berada di tangan Kapolri. Ia juga menyarankan agar anggota polisi yang bermasalah dikirim ke penempatan khusus atau Patsus dan diadili sesuai mekanisme hukum.
“Masyarakat menunggu. Kita beri waktu kepada Pak Sigit untuk satu bulan ini harus selesai. Masa bulan Ramadan, bulan suci ini saatnya berbenah. Kita memperbaiki kultur kita, memperbaiki kinerja kita. Apa yang disuarakan masyarakat, itu benar dan karena itu harus segera diambil tindakan cepat,” ujarnya.
Menurut Hinca, peristiwa yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa polisi sering kali menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tertentu. Perbuatan melanggar hukum secara masif menyebabkan masyarakat menjadi resah.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa polisi seharusnya menjadi pionir dalam penegakan hukum, tetapi justru sering kali melanggar ketentuan hukum. Hinca menilai hal ini sudah menjadi kultur di kalangan polisi sehingga perlu perbaikan internal secara maksimal.
“Saya kira tidak ada ampun lagi, masyarakat sudah sangat gelisah dan ini adalah kultural yang harus segera diubah,” katanya.
Hinca juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum terhadap anggota polisi yang bermasalah. Ia menilai bahwa tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari masyarakat. Terlebih, anggota polisi yang terlibat dalam kasus narkoba harus dihukum seberat-beratnya.
“Siapapun yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, apalagi tentang perkara yang ditanganinya atau masalah yang sedang ditangani, terutama narkoba, tidak ada ampun. Kalau masyarakat ditangkap, dihukum mati bahkan, meskipun KUHP kita tidak mengenal hukuman mati yang sekarang. Tapi saya minta Kapolri untuk segera turun tangan menyelesaikan seluruh anak buahnya yang melanggar ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Langkah yang Harus Diambil
-
Peningkatan Transparansi
Proses hukum terhadap anggota polisi yang bermasalah harus dilakukan dengan transparan agar masyarakat dapat memantau dan mempercayai sistem yang ada. Tidak boleh ada penutupan informasi terkait kasus-kasus yang sedang ditangani. -
Penegakan Hukum yang Konsisten
Siapa pun yang terlibat dalam tindakan ilegal, termasuk pejabat tinggi di Kepolisian, harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun. -
Peningkatan Budaya Kerja Internal
Perlu adanya perubahan budaya kerja di lingkungan Kepolisian, mulai dari penegakan disiplin hingga pengawasan terhadap perilaku anggota polisi. Ini akan membantu menjaga reputasi institusi serta kepercayaan masyarakat. -
Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan
Masyarakat harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengawasan terhadap kinerja Kepolisian. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya pada lembaga tersebut.
Kesimpulan
Perbaikan internal Kepolisian adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan tindakan tegas dan transparan, Kapolri dapat menunjukkan komitmen dalam menjaga keadilan dan integritas institusi. Selain itu, perlu adanya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian. Dengan begitu, Kepolisian akan menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.
