Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis Terhenti, 2.998 Siswa Kehilangan Asupan Nutrisi
Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berhenti sejak akhir Januari 2026. Hal ini menyebabkan sebanyak 2.998 siswa tidak lagi menerima paket makanan bergizi yang biasanya dibagikan setiap hari.
Kegiatan produksi makanan di dapur tersebut terhenti tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak sekolah maupun orangtua siswa. Kompor dapur tidak lagi menyala dan aktivitas pengolahan makanan berhenti total. Sejumlah orang tua siswa mengeluh karena tidak ada informasi yang jelas mengenai alasan penghentian operasional tersebut.
“Di tahun lalu masih lancar-lancar aja. Tapi di Februari ini anak saya gak pernah terima lagi paket MBG. Sekarang tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu berhenti. Kami keberatan karena itu membantu sekali,” ujar Indah (37), salah seorang orangtua siswa, saat ditemui baru-baru ini.
Meski demikian, Indah mengingat bahwa pada pekan pertama Januari 2026, MBG sempat terdistribusi kembali. Namun, setelah dua hari, operasional kembali terhenti tanpa penjelasan yang jelas.
Persoalan Awal Terjadi Sejak Desember 2025
Menurut Tini Suhartini (44), pemilik fasilitas dapur, masalah bermula ketika aksesnya sebagai maker pada virtual account operasional dapur tidak lagi dapat digunakan pada awal Januari 2026. Maker dalam sistem MBG berperan menginisiasi transaksi pencairan dana operasional, baik untuk membeli bahan baku maupun menunjang kelancaran operasional.
“Awal Januari itu saya sudah tidak bisa maker. Beberapa hari kemudian ada email dari bank, nama virtual account berubah,” ujar Tini.
Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut terjadi tanpa konfirmasi langsung kepadanya. Ia juga mempertanyakan informasi yang sempat beredar bahwa akunnya diretas.
“Kalau benar diretas, bank pasti konfirmasi. Ini langsung berubah tanpa ada konfirmasi,” katanya.
Biaya Tambahan yang Menyulitkan
Tini menjelaskan bahwa konflik bermula sejak Desember 2025 ketika ia menghentikan setoran Rp2.000 per porsi, yang kemudian menjadi Rp1.800 per porsi, kepada yayasan pengelola SPPG tersebut. Dengan 2.998 penerima manfaat, potongan Rp1.800 per porsi berarti jutaan rupiah per hari. Dalam sebulan, nilainya disebut signifikan terhadap biaya operasional dapur.
“Awalnya saya setor penuh. Tapi lama-lama beban dapur bertambah. Ada biaya sertifikasi, administrasi, dan lain-lain yang harus melalui yayasan. Dari 16 juta jadi 19 juta,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah pembayaran, termasuk sertifikasi koki BNSP dan kebutuhan administratif lain, harus melalui yayasan. Bahkan, ada kuitansi yang menurutnya tidak atas nama institusi resmi.
“Semua dibebankan ke pemilik fasilitas. Saya merasa keberatan,” ucapnya.
Penghentian Operasional Berdampak pada Pekerja dan Pemasok
Sejak dapur berhenti beroperasi pada pekan pertama Januari 2026, sekitar 47 pekerja terdampak dan sejumlah pemasok bahan pangan belum terbayar. Dua pekan sebelum penghentian total, ia mengaku sudah kesulitan mencairkan dana operasional.
Selain itu, kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapurnya berpindah ke dapur lain yang kini melayani distribusi untuk sekolah-sekolah penerima manfaat sebelumnya. “Saya tanya SK perpindahan mana? Tidak ada penjelasan,” ujarnya.
Dampak dari penghentian operasional ini sangat besar, tidak hanya bagi para siswa yang kehilangan asupan nutrisi harian, tetapi juga bagi para pekerja dan pemasok yang terkena dampak ekonomi. Masalah ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan program seperti MBG.
