Peran Indonesia dalam Mediasi Konflik AS-Iran
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memberikan komunikasi resmi terkait dengan rencana menjadi juru damai bagi Amerika Serikat dan Iran. Konflik di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah Israel bersama AS melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari 2026.
Indonesia mengajukan diri sebagai fasilitator dialog antara pihak-pihak yang berkonflik. Jika disetujui oleh kedua belah pihak, Presiden RI bersedia melakukan perjalanan ke Teheran untuk menjalankan peran sebagai mediator.
Dave menegaskan bahwa hingga saat ini, Komisi I DPR RI belum menerima komunikasi resmi terkait rencana tersebut. Meski demikian, ia menekankan bahwa parlemen siap memberikan dukungan maupun pandangan strategis jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa langkah diplomasi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan sesuai dengan prinsip konstitusi.
Pertimbangan Penting dalam Mediasi
Menurut Dave, beberapa hal penting harus diperhatikan apabila Prabowo benar-benar berangkat ke Teheran. Pertama, Indonesia harus menjaga posisi yang seimbang agar tetap netral dan tidak menimbulkan kesan berpihak pada salah satu pihak. Kedua, aspek keamanan dan keselamatan Presiden beserta rombongan harus menjadi prioritas utama. “Mengingat kondisi di kawasan tersebut masih sangat dinamis,” ujarnya.
Selain itu, langkah diplomasi yang dilakukan sebaiknya terintegrasi dengan upaya multilateral, baik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dengan demikian, Indonesia tidak bergerak sendiri, melainkan menjadi bagian dari konsensus internasional yang lebih luas.
Kritik terhadap Rencana Mediasi
Ide Prabowo terbang ke Teheran untuk mediasi konflik AS-Iran menuai kritik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, berpendapat bahwa rencana tersebut tidak realistis. Pertama, menurut Dino, Amerika Serikat jarang bersedia dimediasi pihak ketiga ketika melancarkan serangan militer. Dino menilai AS sebagai negara adidaya memiliki egonya tersendiri.
Alasan kedua, kata Dino, saat ini belum ada kepercayaan dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia. Sebab, selama lebih dari setahun terakhir ini tidak ada kedekatan antara pemerintah Iran dan Indonesia.
Ketiga, Dino menyatakan tidak mungkin Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio—sebagai pihak yang menyerang Iran—bersedia berkunjung ke Teheran. Keempat, upaya mediasi mengharuskan Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selaku pihak utama yang melancarkan serangan ke Iran. Hal ini, kata Dino, tidak mungkin dilakukan, baik secara politik, diplomatik, maupun logistik. Dino menyatakan pertemuan Prabowo dan Netanyahu berarti bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo.
Pandangan Mantan Wakil Presiden
Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan Indonesia tidak berada dalam posisi yang setara dengan AS. Menurut dia, perjanjian perdagangan resiprokal alias agreement on reciprocal trade (ART) yang diteken dengan AS pada 19 Februari 2026 tidak mencerminkan kesetaraan dan justru merugikan Indonesia.
“Itu saja kita tidak setara (dengan) Amerika. Bagaimana mendamaikan, orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu?” kata JK di rumah pribadinya di kawasan Jakarta Selatan, pada Ahad, 1 Maret 2026.
