Presiden Prabowo Subianto Siap Jadi Juru Damai Antara Iran dan Amerika Serikat
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kesiapan dirinya untuk menjadi mediator dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Langkah ini menarik perhatian dunia internasional, yang sebagian besar memberikan respons pro dan kontra terhadap inisiatif diplomatik tersebut.
Pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebutkan bahwa Prabowo siap memfasilitasi dialog antara kedua negara. Peristiwa ini muncul setelah serangan militer yang dilakukan oleh AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari 2026, yang memicu eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kemlu juga menyampaikan penyesalan atas gagalnya perundingan antara Washington dan Teheran, yang dinilai berkontribusi pada meningkatnya ketegangan militer.
Dalam pernyataannya, Kemlu menyampaikan beberapa poin penting:
– Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran.
– Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.
– Pemerintah Indonesia, melalui Presiden, bersedia memfasilitasi dialog jika disetujui kedua belah pihak.
– WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat.
Respons Internasional Terhadap Inisiatif Indonesia
Inisiatif Indonesia cepat menyebar ke berbagai media internasional. Malay Mail, misalnya, merujuk pada kutipan AFP dalam laporan resminya. Kutipan tersebut kemudian digunakan oleh media luar negeri lain seperti LBC International dan report.az. Media asing juga mencatat bahwa inisiatif Indonesia muncul setelah negosiasi antara Washington dan Teheran mengalami jalan buntu.
New Straits Times menekankan kesiapan Prabowo untuk terbang langsung ke Teheran demi memediasi. Sementara itu, nationthailand.com mengutip laporan Al Jazeera yang memberitakan kesediaan Prabowo menjadi penengah dalam dinamika konflik tersebut.
Langkah ini menandai posisi Indonesia yang kembali menegaskan komitmennya pada jalur diplomasi dan perdamaian di tengah situasi geopolitik yang kian memanas.
Pro Kontra Dalam Negeri
Pernyataan Kemlu RI memicu respons pro dan kontra di dalam negeri. Mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, menilai Iran tidak akan suka jika Indonesia menjadi mediator. Sebab, Indonesia kini sudah berada di pihak AS, apalagi setelah Prabowo memutuskan bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump.
“Saya kira mungkin Iran pun dalam hal ini tidak akan happy menerima Indonesia menjadi mediator, karena Indonesia sudah ada di pihak Amerika kok,” ujarnya. “Suka atau tidak suka, kita tidak usah berdebat panjang, baik de jure maupun de facto, kita sudah ada di pihak Amerika.”
Momentum yang Tidak Tepat
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengatakan momentum saat ini dinilai belum tepat untuk melakukan diplomasi damai. Ia menilai, upaya damai sebaiknya dilakukan ketika konflik sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama karena pada fase tersebut, peran mediator sangat dibutuhkan secara psikologis oleh negara-negara yang bertikai.
“Kalau sekarang terlalu dini dan tidak akan diterima oleh para pihak yang berkonflik,” tuturnya.
Dukungan dari DPR
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo yang mau menjadi mediator AS dan Iran. Menurutnya, langkah ini adalah kepala negara yang pertama menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator bagi negara yang sedang berkonflik.
“Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Bapak Presiden dan saya rasa ini adalah kepala negara, salah satu pertama yang menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator bagi negara yang sedang berkonflik dalam hal ini Iran-Israel dan juga di-backup oleh Amerika,” katanya.
Amelia menambahkan bahwa Prabowo juga sudah berperan aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, terutama untuk rakyat Gaza, Palestina. Hal itu dibuktikan dengan bergabungnya Prabowo dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump.
