Muhammadiyah Jatim Minta Presiden Prabowo Ambil Langkah Nyata dalam Perang Iran-AS
Muhammadiyah Jawa Timur menyerukan agar Presiden RI, Prabowo Subianto, mengambil langkah konkret dalam upaya perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Hal ini dilakukan setelah tawaran Indonesia untuk menjadi mediator kembali mendapat perhatian, meskipun hingga saat ini belum ada respons jelas dari pihak terkait.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyampaikan penyesalan atas kegagalan perundingan AS-Iran yang memicu eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Tawaran Prabowo untuk menjadi mediator juga sempat mendapat apresiasi dari Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi. Namun, hingga kini belum terlihat adanya tindakan nyata yang menandai dimulainya proses mediasi tersebut.
Keprihatinan ini semakin meningkat karena konflik yang terus berlangsung telah menimbulkan korban sipil dan elite Iran. Dilaporkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta anggota keluarganya dan sejumlah pejabat tinggi Iran turut menjadi korban serangan militer. Selain itu, lebih dari 500 warga sipil juga dilaporkan tewas akibat konflik ini.
Kecaman Terhadap Tragedi yang Menimpa Iran
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Muhammad Mirdasy, menyampaikan kecaman keras atas tragedi tersebut. Ia menilai tindakan tersebut sebagai kebiadaban yang sangat luar biasa dan menyatakan rasa penyesalan terhadap korban-korban tak berdosa.
Pernyataan ini mencerminkan kegundahan moral Muhammadiyah terhadap praktik kekerasan yang terus berulang dan menelan korban tanpa kesadaran akan dampaknya terhadap masyarakat.
Politik Bebas Aktif Harus Dibuktikan dengan Tindakan Nyata
Meski demikian, PWM Jatim tetap mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo untuk menawarkan diri sebagai mediator antara AS-Israel dan Iran. Apresiasi ini disampaikan karena selaras dengan komitmen Presiden saat bergabung dalam Board of Peace (BOP), yang bertujuan menghentikan agresi militer di Timur Tengah, khususnya oleh Amerika Serikat dan Israel.
Namun, apresiasi tersebut dibarengi dengan tuntutan ketegasan sikap. PWM Jatim menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar doktrin historis, melainkan prinsip yang harus tampak dalam sikap dan tindakan nyata, terutama ketika dunia dihadapkan pada konflik berskala besar.
Ramadan yang Tercabik oleh Konflik
PWM Jatim juga menyoroti dampak konflik yang berpotensi meluas, termasuk terhadap rakyat Palestina di Gaza. Momentum Ramadan yang seharusnya diwarnai ketenangan dan refleksi spiritual justru dibayangi ketegangan dan kekerasan. Bagi mereka, harapan utama dari Presiden sebagai bagian dari BOP yang memastikan keadilan semua pihak sepertinya masih jauh dari kenyataan.
Menurut mereka, situasi ini memperlihatkan jurang antara harapan normatif dan realitas geopolitik yang dihadapi umat manusia saat ini.
Menagih Peran Sebagai Juru Adil
Lebih jauh, PWM Jatim menilai bahwa sejauh ini Presiden Prabowo belum sepenuhnya tampil sebagai juru adil yang menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. Sikap tegas untuk mengutuk serangan yang terjadi pun dinilai belum terdengar secara jelas.
Karena itu, Muhammadiyah mendorong Presiden agar melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan niat. Mereka ingin mendorong Presiden Prabowo melakukan langkah konkret sistematis bagi perdamaian dunia. Buktikan, perdamaian bukan jargon, harus dibuktikan sebagai realitas.
Seruan tersebut menjadi penegasan bahwa di tengah dunia yang kian terpolarisasi, peran Indonesia sebagai penyeimbang moral dan jembatan dialog hanya akan diakui bila disertai tindakan nyata—bukan sekadar retorika diplomasi.
