Respons Terhadap Inisiatif Presiden Prabowo sebagai Mediator Konflik Timur Tengah
Pernyataan kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk memediasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menarik berbagai respons dari berbagai pihak. Salah satu organisasi yang memberikan tanggapan adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Mereka menyatakan bahwa inisiatif tersebut masih perlu didukung dengan langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Muhammadiyah menilai bahwa Presiden tidak boleh hanya berhenti pada retorika. Mereka mengharapkan adanya tindakan nyata yang terukur dan sistematis dari Presiden dalam upaya menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Situasi semakin rumit setelah gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, yang justru memicu eskalasi militer di wilayah tersebut.
Pemerintah Indonesia menyampaikan kekecewaannya terhadap kegagalan diplomasi ini karena dampaknya langsung terasa pada stabilitas regional dan meningkatnya korban sipil. Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, sebelumnya menyampaikan apresiasi atas tawaran Presiden Prabowo untuk menjadi mediator. Tawaran ini dianggap sebagai sinyal positif dari negara dengan politik luar negeri bebas aktif.
Namun, hingga saat ini belum terlihat tindak lanjut yang nyata dari tawaran tersebut. Kondisi ini memunculkan kegelisahan, termasuk di kalangan tokoh dan organisasi keagamaan di Indonesia. Keprihatinan mendalam disampaikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, terutama setelah kabar tentang kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei beserta anggota keluarganya dan sejumlah pejabat tinggi Iran dalam serangan militer. Selain itu, konflik juga dilaporkan telah merenggut nyawa lebih dari 500 warga sipil.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Jatim, Muhammad Mirdasy, menyebut tragedi ini sebagai peristiwa kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. “Saya rasa itu adalah sebuah kebiadaban yang sangat luar biasa dan kami sangat menyesalkan terhadap hal ini,” kata Muhammad Mirdasy kepada Kompas.com, Senin (2/3/2026).
PWM Jawa Timur menegaskan bahwa mereka pada prinsipnya mengapresiasi niat Presiden Prabowo untuk menjadi mediator antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Terlebih, komitmen tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden saat bergabung dalam Board of Peace (BOP), yang bertujuan menghentikan agresi militer di Timur Tengah, khususnya oleh AS dan Israel.
Namun, apresiasi itu disertai catatan tegas. Muhammadiyah menilai politik luar negeri bebas aktif Indonesia harus benar-benar dijalankan secara konsisten, tanpa keberpihakan pada salah satu blok kekuatan. “Bagaimana politik bebas aktif Indonesia harus dibuktikan dalam hal ini tidak boleh Presiden Prabowo punya kecenderungan kepada salah satu pihak yang ada,” terangnya.
PWM Jatim juga menyoroti dampak konflik yang berpotensi semakin memperparah penderitaan warga Palestina di Gaza. Di saat Ramadan seharusnya menjadi momentum ketenangan dan refleksi spiritual, kawasan Timur Tengah justru dilanda ketegangan yang kian mengeras.
Menurut Muhammadiyah, harapan agar Presiden sebagai bagian dari BOP dapat memastikan keadilan bagi semua pihak belum terlihat terwujud dalam praktik. “Apa yang menjadi harapan utama dari presiden sebagai bagian dari BOP yang memastikan keadilan semua pihak itu sepertinya sangatlah tidak terwujud kenyataannya,” tegasnya.
Belum Terlihat sebagai Juru Adil
Lebih jauh, PWM Jatim menilai hingga saat ini Presiden Prabowo belum menunjukkan posisi sebagai juru adil yang tegas dan seimbang. Mereka juga mencatat belum adanya pernyataan keras dari Presiden yang secara eksplisit mengutuk serangan militer yang terjadi.
Karena itu, Muhammadiyah mendorong agar Presiden tidak berhenti pada retorika, melainkan segera menunjukkan langkah nyata yang terukur dan sistematis. “Kami ingin mendorong Presiden Prabowo melakukan langkah konkret sistematis bagi perdamaian dunia. Buktikan, perdamaian bukan jargon, harus dibuktikan sebagai realitas,” pungkasnya.
