Penilaian Tokoh Terhadap Upaya Mediasi Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan keinginan untuk menjadi mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan tersebut mendapat berbagai respons dari tokoh-tokoh penting di Indonesia. Salah satu yang menanggapi adalah Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI yang pernah menjabat dua periode.
Jusuf Kalla mengapresiasi niat Presiden Prabowo Subianto, namun meragukan kemungkinan keberhasilannya. Ia menyebut bahwa dominasi AS dalam dunia internasional membuat mediasi menjadi sulit. Selain itu, JK juga mengingatkan bahwa bahkan konflik Israel-Palestina saja tidak mudah diselesaikan.
“Ya, niat rencana itu baik saja. Tapi ini yang jauh lebih besar masalahnya ya. Palestina dengan Israel dengan Palestina aja tidak bisa dan sulit didamaikan,” kata Jusuf Kalla dikutip dari akun YouTube Kompas.com, Senin (2/3/2026).
JK juga menyayangkan perjanjian yang dibuat Indonesia dengan negara-negara lain yang dinilai tidak seimbang dan merugikan. Menurutnya, ketidaksetaraan ini memperkuat keyakinannya bahwa mediasi tidak akan mudah dilakukan.
“Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan. Itu saja kita tidak setara Amerika,” katanya.
Prediksi Pakar Hukum Internasional
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, memberikan pandangan berbeda. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo tidak terburu-buru melakukan mediasi saat ini. Menurutnya, momentum saat ini belum tepat untuk diplomasi damai.
“Bila Presiden mau jadi juru damai sebaiknya tidak sekarang,” kata Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Minggu (1/3/2026).
Hikmahanto menilai, upaya damai sebaiknya dilakukan ketika konflik sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada fase tersebut, peran mediator sangat dibutuhkan secara psikologis oleh negara-negara yang bertikai.
“Sebaiknya tunggu bila perang ternyata akan selesai untuk jangka waktu yang lama, karena saat itu juru damai dibutuhkan untuk menyelamatkan muka negara-negara yang berkonflik,” ujar Hikmahanto.
Ia menambahkan bahwa dalam situasi perang yang berlarut, negara yang bertikai biasanya enggan mengakui kekalahan secara terbuka. Mereka tidak mau dikatakan kalah dan karenanya menerima proposal damai.
“Kalau sekarang terlalu dini dan tidak akan diterima oleh para pihak yang berkonflik,” tuturnya.
Peran yang Tidak Bisa Dilakukan Sendirian
Pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi, menilai langkah Prabowo merupakan usulan yang sangat kontekstual, namun ia menekankan bahwa Prabowo tidak bisa tampil sendirian dalam proses mediasi.
“Kalau kita cermati di dalam perkembangan global secara umum, mungkin kalau hanya sendiri itu akan sangat terbatas untuk bisa menjadi mediasi,” ucapnya dalam acara Kompas Malam di Kompas TV, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, minimal ada tiga pemimpin yang memiliki kans memudahkan kerja-kerja mediasi untuk meredakan perang tersebut. Pertama, yaitu Prabowo, kemudian yang kedua adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Hasibullah menyebut, Erdogan dikenal dekat dengan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Kita tahu Turki juga punya hubungan dekat sama Amerika sama Donald Trump dan banyak juga dipuja-puji di dalam forum-forumnya. Bahkan ada kayak semacam hubungan segitiga di antara Trump, kemudian Netanyahu dan Erdogan saking dekatnya,” ungkapnya.
Selanjutnya, peran mediasi juga bisa dimainkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menyebut, Putin bisa bertukar posisi dengan Trump yang pernah menjadi mediator dalam perang antara Rusia vs Ukraina.
“Kalau Trump dalam konteks perang Rusia dengan Ukraina, Trump menjadi mediator untuk bisa mengakhiri perang ini, maka perang yang sekarang dilakukan oleh Amerika dan Israel dengan Iran justru bisa juga digunakan oleh Putin dan Rusia untuk menjadi mediator,” ucapnya.
Respons Kedubes Iran
Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menyambut tawaran mediasi Presiden Prabowo Subianto di tengah konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri pada Sabtu (28/2/2026), Presiden Prabowo Indonesia menawarkan diri untuk menjadi mediator bagi AS dan Iran.
Menyikapi hal tersebut, Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah RI. “Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten Pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini,” pernyataan resmi Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Teheran juga meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap serangan yang dilakukan AS dan Israel. “(Kedutaan Besar Iran di Indonesia) menegaskan pentingnya pengambilan sikap yang tegas oleh pejabat Indonesia untuk mengutuk agresi serta kejahatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel,” lanjut pernyataan Kedubes Iran.
Hal ini, lanjut pernyataan Kedubes Iran, juga merujuk pada rekam jejak AS dan Israel dalam permusuhan Iran serta mengingat berbagai pelanggaran berat terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum internasional, prinsip hak asasi manusia, serta hukum humaniter internasional.
Dalam pernyataannya, Iran menjelaskan riwayat permusuhan Amerika Serikat terhadap Teheran. Disebutkan, permusukan AS terhadap Iran bukanlah hal baru dan berakar dalam tujuh dekade sejarah Iran.
