Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir dalam Forum Bisnis bersama U.S. Chamber of Commerce sebagai bagian dari kunjungannya ke Washington D.C., Amerika Serikat (AS), pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Di acara tersebut, ia menyampaikan berbagai program prioritas pemerintahannya kepada para pengusaha AS.
Salah satu program yang disampaikan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menjelaskan bahwa program ini lahir dari pembelajaran atas pengalaman negara-negara Barat dalam berinvestasi jangka panjang pada sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari proses demokratisasi yang nyata, di mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan.
“Program Makan Bergizi Gratis saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Prabowo menjelaskan bahwa MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Saat ini, telah terbentuk 23.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Menurutnya, satu dapur SPPG dapat mempekerjakan hingga 50 orang di setiap desa. Program ini turut membuka peluang penghasilan bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki pendapatan tetap.
“Ibu-ibu yang sebelumnya tidak punya penghasilan, kini punya penghasilan. Program ini juga menciptakan permintaan di setiap desa akan telur, ayam, sayuran, dan tomat, sehingga petani-petani sekitar memiliki jaminan pasar. Ini menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang menciptakan semacam ledakan ekonomi dari bawah,” jelasnya.
Selain MBG, Prabowo juga memperkenalkan pembentukan sovereign wealth fund bernama Danantara sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri nasional. Ia menyebut bahwa seluruh aset milik negara telah dikonsolidasikan ke dalam badan pengelola investasi tersebut guna memperkuat pembiayaan proyek-proyek strategis.
“Kami baru saja membentuk sovereign wealth fund baru yang dinamakan Danantara. Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam badan pengelola investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Prabowo secara terbuka mengakui masih adanya tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal. Ia menyoroti maraknya penyelundupan serta praktik pertambangan, penangkapan ikan, dan perkebunan ilegal di kawasan hutan lindung.
Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk menghadapi persoalan tersebut secara langsung. “Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Banyak penyelundupan terjadi. Banyak kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan perkebunan ilegal di hutan lindung. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung,” tegasnya.
