Presiden Prabowo Subianto: Indonesia Selalu Mengelola Ekonomi dengan Bijak
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia selama bertahun-tahun telah mengelola ekonominya dengan bijak. Ia menjamin bahwa negara ini tidak pernah mengalami gagal bayar terkait kewajiban utang negara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026).
“Kami tidak pernah gagal bayar, sekalipun dalam sejarah kami. Kami tidak pernah gagal membayar utang kami,” kata Prabowo.
Hormati Warisan Utang Pemimpin Terdahulu
Prabowo menekankan bahwa setiap pemerintahan di Indonesia akan selalu menghormati utang yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, hal itu tetap dilakukan meski antarpemimpin merupakan lawan politik yang keras sekalipun.
“Pemerintahan-pemerintahan berikutnya akan selalu menghormati utang dari pemerintahan sebelumnya, meskipun mereka mungkin merupakan lawan politik yang keras satu sama lain. Tradisi dalam masyarakat kami adalah menghormati kewajiban kami,” tegasnya.
Utang Indonesia Tembus Rp9.637,90 Triliun
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp9.637,90 triliun. Mengacu pada publikasi resmi DJPPR, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 40,46 persen. Angka tersebut dinilai masih dalam batas aman dan terkendali.
Dari sisi komposisi, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) masih mendominasi struktur utang. Nilainya mencapai Rp8.387,23 triliun atau setara 87,02 persen dari total utang pemerintah. Sementara itu, porsi pinjaman tercatat sebesar Rp1.250,67 triliun.
Pemerintah Kelola Utang Hati-Hati
DJPPR menegaskan bahwa pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati dan terukur guna menjaga keberlanjutan fiskal. Strategi tersebut juga diarahkan untuk membentuk portofolio utang yang optimal sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR.
