Tantangan Global yang Mengancam Ekonomi Indonesia
Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks akibat meningkatnya ketidakpastian global. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menyoroti bahwa situasi ini akan terus berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, ketidakpastian global yang sempat mereda pada akhir tahun lalu kini kembali muncul dan bahkan diperparah oleh konflik geopolitik yang lebih intensif.
Mari menyampaikan bahwa konflik geopolitik di 2026 akan meningkat, baik itu konflik internal maupun internasional. Ia mencontohkan tindakan AS yang menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan rencana mencaplok Greenland sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional. “Ini sebetulnya mengkhawatirkan dan intinya ketidakpastian bukannya akan menurun, tetapi kemungkinan besar akan meningkat,” ujarnya dalam webinar bertajuk “Outlook Ekonomi di 2026”.
Mari juga menyoroti bahwa situasi ketidakpastian global mulai muncul sejak terpilihnya Trump pada 2016, disusul dengan pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Kini, situasi kembali memburuk dengan kembalinya fase Trump 1.0, yang ditandai oleh kebijakan perang dagang dan tarif. Hal ini diperparah oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik internasional.
Dampak Ekonomi China terhadap Indonesia
Ekonomi China, yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, juga terdampak oleh ketegangan global dan masalah internal. Perlambatan ekonomi Negeri Tirai Bambu berdampak besar bagi Indonesia, terutama karena peningkatan investor dari China sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi negara ini.
Selain itu, dunia menghadapi tantangan lain seperti ketahanan pangan, disrupsi AI dan digitalisasi, perubahan iklim, serta fragmentasi akibat geopolitik dan geoekonomi. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia masih mencatat pertumbuhan stabil sekitar lima persen, termasuk yang tertinggi di G20 dan ASEAN, dengan Vietnam sebagai pengecualian yang tumbuh 6–7 persen.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Proyeksi APBN 2026 menargetkan pertumbuhan sebesar 5,4 persen, sementara proyeksi Bank Indonesia berada di kisaran 4,9–5,7 persen (titik tengah sekitar 5,3 persen). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan optimistis pertumbuhan bisa mencapai enam persen.
Namun, IMF memproyeksikan perlambatan ekonomi global pada 2026. Pada 2025, perdagangan dunia sempat terdorong oleh aksi front loading, yakni percepatan ekspor ke Amerika Serikat sebelum tarif resiprokal diberlakukan. “Tetapi di tahun ini diperkirakan akan turun, perdagangan akan turun, pertumbuhan akan turun. Ini berimbas ke Indonesia, dalam arti permintaan untuk barang-barang kita terutama energi batu bara dan kelapa sawit misalnya itu akan turun juga,” kata Mari.
Kondisi Utang dan Defisit Anggaran
Di momen terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih dalam batas aman meski nominalnya meningkat. Hingga 31 Desember 2025, total utang pemerintah tercatat sebesar Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan. Rasio utang Malaysia tercatat berada di kisaran 64 persen terhadap PDB pada 2025. Thailand mencatat rasio utang sekitar 63,5 persen terhadap PDB. Sementara itu, Singapura mencatat rasio utang jauh lebih tinggi, sekitar 165–170 persen terhadap PDB. “Dengan standar itu, kita masih aman,” ujarnya.
Ia juga menegaskan defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan dan pembalikan arah ekonomi. “Jadi strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi berbalik arah. Dan memastikan ekonomi berbalik arah kan. Itu sebetulnya strategi yang amat smart,” tuturnya.
Pemerintah tidak ingin gegabah mengambil kebijakan yang justru berisiko menekan daya beli dan membuat ekonomi kembali terpuruk. Sepanjang 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.
