Prioritaskan Pengungsi Banjir - Berita Islamipedia

Kondisi Korban Banjir Bandang Aceh Tamiang yang Masih Bertahan di Tenda

Tiga bulan setelah banjir bandang menerjang Aceh Tamiang pada November 2025 lalu, sejumlah korban masih bertahan di tenda. Mereka saat ini menunggu kepastian pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Di Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, pada Minggu (1/3/2026), Ponirah (69) masih tinggal di tenda lusuh yang ia dirikan di lahan kosong kawasan desanya. Rumah Ponirah hancur total saat banjir dan sejak itu ia bersama anak serta cucunya tidak memiliki tempat tinggal lagi.

“Ya saya minta rumah saja. Pokoknya rumah kami bisa dibikin. Kasihan cucu saya seperti ini, kedinginan. Rumah saya hancur, tidak bisa lagi,” kata Ponirah. Ia mengaku harus bertahan setiap hari menghadapi panas matahari dan debu tebal di sekitar lokasi pengungsian. Situasi tersebut terasa semakin berat karena mereka juga menjalani ibadah puasa.

Ponirah juga mengaku merasa kecil hati karena sebagian pengungsi lain sudah didata sebagai penerima huntap yang sedang disiapkan di Kampung Landuh. Ia berharap pemerintah memberikan informasi yang jelas dan merata kepada warga yang belum mendapatkan kepastian bantuan. Kondisi serupa juga terlihat di Kampung Kota Lintang Bawah, salah satu wilayah terdampak paling parah. Lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Hingga kini, banyak warga masih hidup dalam keterbatasan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan pemerintah akan mempercepat penyelesaian huntara bagi warga terdampak di Aceh Tamiang. Namun bagi sebagian korban di Aceh Tamiang, termasuk Ponirah, janji pembangunan itu masih menjadi harapan yang belum terwujud, sementara hari-hari mereka tetap berlalu di bawah tenda.

Prioritas Utama: Pembangunan Hunian Tetap

Dari sejumlah kebutuhan mendesak untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh, kita tentu sepakat agar pembangunan hunian tetap (huntap) bagi semua warga terdampak sudah seharusnya dijadikan sebagai prioritas utama. Sebab, bagi penyintas bencana, kehilangan rumah bukan hanya soal hilangnya bangunan fisik, tapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi keluarga para korban. Salah satu alasannya adalah tinggal di huntara terlalu lama berarti membuat hidup mereka berada dalam ketidakpastian yang berkepanjangan.

Karena itulah, proses pembangunan huntap untuk korban bencana hidrometeorologi di seluruh Aceh harus dipercepat dan diutamakan dibanding kebutuhan-kebutuhan lain. Hal ini sangat beralasan mengingat dengan makin lama huntap tertunda, makin besar pula beban psikologis dan ekonomi yang harus ditanggung oleh korban. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajarannya tak boleh membiarkan korban menunggu dalam waktu yang terlalu lama atau tanpa kepastian.

Keberpihakan Pemerintah kepada Warga

Sekali lagi, pemegang otoritas di semua jenjang harus dapat memastikan agar realisasi pembangunan huntap untuk korban banjir dapat terwujud. Meski butuh percepatan, tapi kualitas yang huntap yang dibangun juga tak boleh diabaikan. Huntap yang dibangun tentu harus aman dari risiko banjir berulang serta dilengkai infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air bersih, dan sanitasi. Jangan sampai rumah yang baru dibangun akan terendam kembali saat musim hujan berikutnya.

Lebih dari itu, prioritas menghadirkan huntap bagi semua korban bencana juga merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada rakyatnya. Kita juga berharap agar huntap dapat diterima oleh semua korban bencana secara adil dan merata, sehingga mereka memiliki tempat tinggal yang aman dan bermartabat. Pasalnya, bagi mereka, rumah bukan hanya sekadar bangunan tempat tinggal bersama keluarga, tapi juga menjadi harapan baru untuk memulai kembali kehidupan seperti sebelum bencana menerjang. Semoga!