Profil Komjen Rudy Heriyanto, Jenderal Bintang Tiga Non Akpol dengan Gelar Profesor

Profil Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho adalah salah satu dari puluhan Jenderal Bintang 3 aktif saat ini di Kepolisian Republik Indonesia. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman karier yang luas di berbagai bidang. Sebagai sosok yang unik, ia adalah satu-satunya Jenderal Bintang 3 yang bukan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).

Pangkat Komjen dalam Kepolisian Republik Indonesia setara dengan Letnan Jenderal, Laksamana Madya, dan Marsekal Madya pada kepangkatan militer. Tanda kepangkatan yang digunakan adalah tiga bintang. Sebelum tahun 2001, pangkat ini disebut sebagai Letnan Jenderal Polisi.

Rudy Heriyanto Adi Nugroho lulusan Sekolah Perwira (SEPA) Polri tahun 1993. SEPA Polri adalah istilah lama untuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), sebuah pendidikan pembentukan Perwira Pertama Polri bagi lulusan sarjana (D4/S1/S2). Pendidikan SIPSS berlangsung selama enam bulan dan menghasilkan lulusan dengan pangkat Perwira Pertama Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Saat ini, Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho menjabat posisi strategis di luar struktur Polri. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI). Pelantikannya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdasarkan Keputusan Presiden No.170/TPA Tahun 2023. Pelantikan berlangsung di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat pada Senin (11/12/2023).

Sebelumnya, Rudy Heriyanto Adi Nugroho berpangkat Irjen dan menjabat Kepala Kepolisian Daerah Banten sejak tahun 2020. Ia juga pernah menjabat sebagai Kadivkum Polri, Dirreskrimum Bareskrim Polri, serta Kapolres Metro Jakarta Barat.

Profil Lengkap Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Nama lengkapnya adalah Komjen. Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH., MH., MBA. Ia lahir di Jakarta, 17 Maret 1968. Sebagai alumni Sekolah Perwira Polri tahun 1993, Rudy memiliki pengalaman dalam bidang reserse. Ia mengemban amanat sebagai Sekjen KKP sejak 11 Desember 2023.

Selain itu, ia juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kariernya di institusi Polri sangat panjang dan beragam. Sebelum bertugas di KKP, ia menjabat sebagai Kapolda Banten sejak tahun 2020. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Kadivkum Polri, Dirreskrimum Bareskrim Polri, serta Kapolres Metro Jakarta Barat.

Jejak Karier Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Rudy Heriyanto Adi Nugroho memiliki latar belakang pendidikan yang cemerlang. Ia memperoleh gelar profesor hukum dari Universitas Lampung (Unila). Pemberian gelar secara resmi dilakukan pada kegiatan Pengukuhan dan Orasi Ilmiah Profesor Fakultas Hukum Universitas Lampung, Sabtu, 19 Februari 2022, di GSG Unila.

Ia juga dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Bidang Ilmu Mediasi Kepolisian. Dalam orasinya, ia membahas tentang mediasi kepolisian sebagai upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diskresi kepolisian oleh Polri. Hal ini menjadi harapan masyarakat agar keadilan tidak lagi dilihat sebagai pembalasan, tetapi telah bergeser menjadi keadilan sebagai langkah untuk perbaikan atau pemulihan keadaan.

Lebih jauh lagi, keadilan restoratif memberi fasilitas bagi pemulihan komunitas dengan menegaskan nilai yang dirusak oleh pelaku kejahatan. Berdasarkan perjalanan panjang bertugas menangani ribuan perkara baik yang sederhana hingga yang rumit, ia kemudian dapat merumuskan tiga hal:

Pertama, perlu adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh Polri dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
Kedua, memastikan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh Polri berkepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.
Terakhir gagasan tentang penerapan Online Dispute Resolution sebagai salah satu upaya menuju polisi 4.0, mengingat perkembangan teknologi informasi yang terus mengalami kemajuan.

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diskresi kepolisian oleh Polri yang berkepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dilakukan dengan tetap memperhatikan asas legalitas yang ada, namun lebih mengutamakan prinsip keadilan.