Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis di Bangkalan
Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bangkalan, Madura, masih menghadapi sejumlah tantangan dan masalah. Hal ini menimbulkan kritik konstruktif dari Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Dapil Madura, KH Nasih Aschal. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kiai Nasih saat hadir dalam acara saresahan bersama awak media bertema “Digitalisasi Pendidikan: Peluang atau Tantangan bagi Generasi Bangsa?” yang digelar di RM Dapur Sambal, Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan, Senin (2/3/2026) malam.
Menurut Kiai Nasih, pemerintah perlu melihat masalah yang muncul bukan hanya sebagai kasus individu yang bisa diselesaikan dengan kebijakan tunggal. Ia menyarankan agar dibuat kebijakan baru yang lebih efektif sehingga pengelola Sekolah Pengelola SPPG (Sekolah Pengelola Program Gizi) dapat mengelola dapurnya secara serius.
Sebagai wakil rakyat, Kiai Nasih menerima banyak keluhan mengenai pelaksanaan MBG. Meskipun setiap laporan yang diterima bisa dipilah antara yang benar-benar kesalahan dalam pengelolaan dan yang lainnya, ia menyoroti bahwa kesalahan sering terjadi karena kurangnya pengetahuan atau sosialisasi yang memadai.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa ada banyak aspek yang harus diperhatikan pemerintah agar tidak sampai berdampak negatif kepada para siswa sebagai penerima manfaat program tersebut.
“Program MBG ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dan tuntas karena ini bukan hanya kasuistik yang cukup diselesaikan dengan satu kebijakan saja,” ujar Kiai Nasih.
Terbuka terhadap Kritik dan Saran
Niat baik pemerintah pusat melalui program MBG harus diimbangi dengan sikap keterbukaan selebar-lebarnya terhadap kritik dan saran yang dilontarkan oleh berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, penguatan pelaksanaan program MBG dapat terus meningkat setiap tahun melalui kebijakan-kebijakan yang lebih kuat.
“Tentu kita berharap kebijakannya harus lebih kuat. Dari segi pemenuhan gizi, saya kira skemanya sudah bagus, tinggal aplikasi di lapangan yang belum dilakukan secara optimal,” ujar Kiai Nasih, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Bangkalan.
Karena itu, ia berharap para wakil rakyat di DPR RI, terutama yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), dapat menyuarakan pentingnya fungsi pengawasan atau mengawal pelaksanaan program MBG.
“Jadi saya kira teman-teman anggota DPR RI perlu menyuarakan agar ada tindak lanjut yang lebih menjanjikan. Sehingga bukan sekadar kasuistik saja karena niat baik dalam program MBG itu harus bisa dioptimalkan dengan sungguh-sungguh,” pungkas Kiai Nasih.
Langkah-Langkah yang Diperlukan
Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah penting perlu dilakukan:
- Evaluasi Berkala: Program MBG perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan menemukan celah-celah yang perlu diperbaiki.
- Peningkatan Sosialisasi: Penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai program MBG kepada semua pihak terkait, termasuk pengelola sekolah dan guru.
- Kolaborasi dengan BGN: Kolaborasi yang lebih kuat antara DPR RI dan BGN akan memastikan bahwa pelaksanaan program MBG tetap terpantau dan terarah.
- Partisipasi Masyarakat: Masyarakat, termasuk orang tua dan siswa, perlu dilibatkan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait program MBG.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi para siswa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bangkalan.
