Protes Atlet Terus Berlanjut, Massa Marah Serbu Kantor Wali Kota

D2909420 422f 11ed 9ae9 959994b8a64c.jpg
D2909420 422f 11ed 9ae9 959994b8a64c.jpg

Protes Atlet dan Pelatih Terhadap Pemangkasan Bonus Porprov 2025 di Kota Pasuruan

Pemangkasan bonus yang diberikan kepada atlet dan pelatih dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025 di Kota Pasuruan kembali memicu protes dari berbagai pihak. Aksi ini dilakukan oleh sejumlah atlet, pelatih, serta organisasi masyarakat seperti Generasi Muda Komunikasi Putra-putri TNI-Polri Indonesia (GM KPPI) Pasuruan.

Protes tersebut berlangsung pada Senin (2/3/2026), saat massa mendatangi Kantor Wali Kota Pasuruan untuk menyampaikan keluhan mereka. Mereka menuntut kejelasan dan realisasi bonus yang dinilai tidak sesuai dengan janji awal pemerintah daerah.

Perubahan Nominal Bonus yang Menyebabkan Kekesalan

Sebelumnya, bonus peraih medali emas dijanjikan sebesar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta. Namun, dalam realisasinya, nominal bonus hanya mencapai Rp 10 juta. Sementara itu, peraih medali perak yang dijanjikan Rp 20 juta hanya menerima Rp 7,5 juta, dan peraih medali perunggu yang dijanjikan Rp 10 juta turun menjadi Rp 5 juta.

Ketua GM KPPI Pasuruan Ayi Suhaya mengatakan bahwa para atlet telah berlatih selama lebih dari satu tahun dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya pribadi yang besar. Ia menilai apresiasi yang diberikan tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh atlet selama persiapan hingga pelaksanaan Porprov 2025 di Malang.

Lima Tuntutan Utama Massa

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Pasuruan:

  • Menolak keras pemangkasan bonus dan menuntut agar nominal bonus emas dikembalikan ke angka Rp 30–40 juta sesuai komitmen awal.
  • Mengkritik komitmen pemerintah daerah yang dinilai tidak konsisten dalam menghargai prestasi atlet sebagai generasi muda berprestasi dan aset daerah.
  • Mempertanyakan janji penyelesaian kekurangan bonus melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang hingga kini belum terealisasi.
  • Mendesak pemerintah mencari solusi anggaran alternatif melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dana cadangan, bukan dengan memangkas hak atlet.
  • Memberikan ultimatum kepada Wali Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Sekretaris Daerah, dan KONI agar segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memberikan kepastian pembayaran sisa bonus.

Dampak pada Motivasi Atlet

Wahyu, perwakilan pelatih sekaligus asisten pelatih cabang olahraga MMA, mengatakan bahwa masalah ini berdampak langsung terhadap motivasi atlet. Ia menegaskan bahwa jika penghargaan tidak jelas, bagaimana atlet bisa tetap semangat mempertahankan prestasi?

Ia juga mengingatkan potensi atlet berprestasi berpindah ke daerah lain yang menawarkan bonus lebih tinggi jika persoalan ini tidak segera diselesaikan.

Penjelasan Wali Kota Pasuruan

Di sisi lain, Walikota Pasuruan Adi Wibowo memberikan penjelasan terkait kondisi anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa penganggaran bonus telah melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan yang panjang. Ia menjelaskan bahwa jumlah cabang olahraga (cabor) yang diikuti Kota Pasuruan bertambah, sehingga kebutuhan anggaran juga meningkat.

Mas Adi juga menyebutkan bahwa kapasitas fiskal daerah mengalami penyesuaian. Ia menjelaskan bahwa beberapa kegiatan lain ada yang ditunda atau dikurangi.

Meski demikian, Adi memastikan aspirasi atlet tetap menjadi perhatian. Ia membuka kemungkinan pemenuhan kekurangan bonus melalui mekanisme perubahan anggaran.

Kesimpulan

Permasalahan ini menunjukkan ketidakpuasan dari pihak atlet dan pelatih terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam hal penghargaan atas prestasi olahraga. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa semua proses penganggaran dilakukan secara mekanis dan sesuai aturan, masalah ini tetap menjadi sorotan penting bagi masyarakat dan kalangan olahraga di Kota Pasuruan.

Pos terkait