Fenomena Protes Terhadap Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) Semakin Menggema
Beberapa waktu terakhir, protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin kencang. Salah satu yang menjadi tren di media sosial adalah tayangan video atau foto menu MBG yang diterima oleh siswa. Menu yang dinilai tidak sesuai dengan standar gizi maupun harga yang diumumkan pemerintah langsung menjadi perbincangan hangat dan viral.
Tidak hanya berupa kritik di media sosial, aksi langsung juga dilakukan oleh masyarakat. Pada Jumat (27/2/2026), setidaknya dua aksi massa mengkritik menu MBG. Pertama, aksi yang menyasar SPPG Tlogowungu 1 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kedua, aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang melakukan demo di gedung DPRD.
Demo SPPG Tlogowungu 1
Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu menggelar aksi di depan SPPG Tlogowungu 1 pada Jumat siang. Mereka mempertanyakan menu program MBG yang dianggap tidak sesuai dengan anggaran dari pemerintah. Aksi ini dilakukan karena ketidakpuasan terhadap kinerja SPPG Tlogowungu 1.
Menurut laporan, tujuh orang terlibat dalam aksi tersebut. Aksi dimulai di depan GOR Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu. Setelah menyampaikan orasi singkat, para peserta bergerak menuju SPPG Tlogowungu 1 untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kepala satuan pelayanan.
Aksi yang awalnya diikuti tujuh orang itu sempat menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan Pati–Tlogowungu. Beberapa warga bahkan berhenti untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel.
Koordinator aksi, Muhammad Ali Sobbri, menyampaikan bahwa menu MBG yang dibagikan kepada siswa hanya berupa satu buah jeruk kecil, empat butir telur puyuh, dan satu roti kering. Menurutnya, paket tersebut jika dihitung berdasarkan harga pasaran hanya bernilai sekitar Rp 5 ribu. Ia menegaskan bahwa menu tersebut katanya bernilai Rp 8 ribu, namun di lapangan hanya sekitar Rp 5 ribu. “Sisa Rp 3 ribu itu ke mana?” tanyanya.
Selain soal harga, pihaknya juga menerima laporan dari siswa tentang kualitas buah yang dibagikan. “Kami dapat konfirmasi ada jeruk yang busuk. Lalu ketika kami minta dihadirkan ahli gizi, kenapa tidak ada? Seharusnya ahli gizi standby untuk memastikan makanan itu layak atau tidak,” tambahnya.
Ia menegaskan, jika tidak ada perbaikan maupun penjelasan yang jelas, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar.
Tanggapan Pihak Dapur MBG
Kepala SPPG Tlogowungu 1, Fikky Adrian Listyanto, menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan dari masyarakat. Terkait anggaran, ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai pagu yang telah ditetapkan, yakni Rp 7.900 per paket. “Itu pagunya Rp 7.900. Kami tidak meninggikan HET. Semua sudah sesuai aturan Disperindag dan pertanggungjawaban kami sesuai regulasi,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa SPPG Tlogowungu 1 melayani 35 sekolah dan masih dalam proses pendistribusian saat aksi berlangsung. Namun, demi menghormati warga dan media, pihaknya sempat menghentikan operasional sementara.
Terpisah, Kapolsek Tlogowungu, Iptu Mujahid, mengatakan aksi berjalan aman dan kondusif. “Kami ucapkan terima kasih kepada warga yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Kegiatan berjalan lancar dan kondusif,” ujarnya.
Demo di Bulukumba
Sementara itu, aksi demonstrasi massa dari PMII Bulukumba di gedung DPRD Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), berakhir ricuh. Massa aksi menyoroti dugaan manipulasi anggaran atau mark up pada program MBG di wilayah setempat.
PMII mengklaim menemukan bukti percakapan terkait manipulasi harga bahan pokok secara sistematis antara supplier dan mitra pengelola. Bukti tersebut menunjukkan adanya perintah untuk menaikkan harga di nota pembelian dari harga aslinya sebelum masuk ke SPPG.
Dugaan mark up juga ditemukan pada komoditas beras dan daging ayam yang harganya dinaikkan di nota dibandingkan harga pasar. Temuan di lapangan menunjukkan menu makan siang di salah satu sekolah hanya terealisasi sekitar Rp 7.000.
Mahasiswa menuntut DPRD Bulukumba segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap seluruh mitra pengelola MBG. PMII mendesak pemberhentian koordinator wilayah (korwil) mitra yang dianggap tidak becus dalam mengawasi jalannya program ini.
Aksi unjuk rasa sempat memanas hingga terjadi saling dorong antara massa dan aparat keamanan.
