Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Tanggapan dari PSI
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan bahwa banyak anak sekolah, termasuk orangtuanya, yang menggantungkan hidupnya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan oleh Ali dalam respons terhadap kritik yang dilontarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap program tersebut. PDIP mengkritik MBG karena dianggap menggunakan dana pendidikan.
Ali meminta PDIP untuk mempertimbangkan dampak yang akan terjadi jika program MBG dihentikan. Menurutnya, banyak anak-anak yang akan kekurangan makanan bergizi jika program tersebut tidak berjalan. Ia menyoroti pentingnya program ini bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan makanan.
“Kalau kita mendegradasi dengan permasalahan tentang pembiayaan dana anggaran, yang berasal dari APBN, terus kita mau menghentikan program itu?” tanya Ali di Pandeglang, Kamis (26/2/2026).
Ali juga menyatakan bahwa penggunaan dana pendidikan untuk MBG menjadi kesepakatan antar fraksi di DPR pada tahun 2025. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap program tersebut agar tidak salah sasaran. Menurutnya, MBG masih dalam tahap uji coba dan perlu dukungan dari masyarakat serta pihak lainnya.
“Jadi hari ini untuk program-program strategis pemerintah, sebaiknya mari kita lebih banyak memberikan support kepada pemerintah untuk memperbaiki program-program ini supaya lebih tepat sasaran. Bukan semakin banyak melakukan kritik,” tambah Ali.
Pemikiran PDIP terhadap Penggunaan Dana Pendidikan
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penggunaan dana pendidikan untuk membiayai MBG. Ia menilai hal ini menjadi ironi di tengah kondisi sejumlah sekolah yang tidak layak di berbagai pelosok Tanah Air.
Esti mengklaim bahwa partainya merasa perlu meluruskan narasi yang simpang siur terkait asal-usul dana MBG. Ia mengaku menerima banyak pertanyaan langsung dari masyarakat terkait hal tersebut.
“Di WA saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. ‘Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?’ sambil menyertakan berita-berita dari medsos,” kata Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Esti membenarkan bahwa program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan. Oleh karena itu, ia merasa PDIP perlu menjelaskan kebenaran sesuai data resmi yang ada.
Masalah Infrastruktur dan Kesejahteraan Guru
Selain masalah infrastruktur, Esti juga menyampaikan catatan soal kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menilai bahwa anggaran pendidikan yang besar seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan nasib para guru.
“Kita juga perlu mendengarkan begitu banyak keluhan yang masuk terkait dengan kepantasan, bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada,” tegas Esti.
Ia membayangkan jika anggaran pendidikan tersebut tidak dipecah untuk program lain, pemerintah bisa fokus pada pemerataan fasilitas dan revitalisasi bangunan fisik sekolah. Esti juga menyampaikan contoh sekolah-sekolah yang masih tidak layak, seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kritik Terhadap Narasi yang Melenceng
Esti menegaskan bahwa partainya tidak akan diam ketika narasi di publik mulai melenceng dari data dan fakta yang ada di lapangan. Ia menekankan pentingnya menjawab pertanyaan masyarakat dengan jujur dan sesuai data.
“Pertanyaan itu sangat banyak muncul, dan tentu saja kita perlu menjawab dan menjelaskan apa adanya sesuai data. Memang itu kebenaran yang harus kita berikan,” tegas Esti.
Kesimpulan
Perdebatan mengenai penggunaan dana pendidikan untuk program MBG menunjukkan kompleksitas isu pendidikan di Indonesia. Sementara PSI menekankan pentingnya program tersebut bagi anak-anak dan keluarga, PDIP menyoroti kebutuhan untuk memprioritaskan infrastruktur dan kesejahteraan guru. Kedua pihak sepakat bahwa diperlukan transparansi dan pengawasan yang baik terhadap semua program pemerintah.
