Kekhawatiran Publik Amerika terhadap Kecenderungan Militer Trump
Kemarahan dan kekhawatiran publik Amerika Serikat (AS) terhadap kebijakan militer Presiden Donald Trump semakin meningkat. Survei terbaru yang dilakukan oleh Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa mayoritas rakyat AS tidak setuju dengan tindakan militer yang diambil oleh pemerintah, termasuk operasi gabungan antara AS dan Israel yang menyebabkan kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Survei ini melibatkan 1.282 orang dewasa dari berbagai wilayah di AS, dan hasilnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil warga yang mendukung tindakan tersebut. Sebaliknya, sekitar 43 persen responden menyatakan ketidaksetujuan, sementara 29 persen lainnya masih ragu-ragu atau tidak yakin.
Persepsi Publik tentang Tindakan Militer Trump
Berdasarkan data survei, sebagian besar responden menganggap bahwa Presiden Trump terlalu agresif dalam menggunakan kekuatan militer untuk memajukan kepentingan AS di luar negeri. Sekitar 56 persen warga AS percaya bahwa Trump terlalu “ringan tangan” atau terlalu mudah menggunakan kekuatan militer. Meskipun 90% responden telah mendengar tentang serangan yang menewaskan Khamenei, dukungan publik tetap rendah.
Data survei ini juga menunjukkan perbedaan pandangan antar partai politik:
- Partai Demokrat: 87% menganggap Trump terlalu agresif
- Independen: 60% memegang pandangan serupa
- Partai Republik: 23% (hampir satu dari empat) mulai meragukan kebijakan militer Trump
Reaksi Politisi dan Partai Politik
Reaksi terhadap keputusan Trump terbelah antara partai-partai politik di AS. Di Capitol Hill, para politisi Republik memberikan dukungan penuh atas keputusan presiden. Sementara itu, partai Demokrat melontarkan kritik terhadap legalitas dan strategi jangka panjang dari tindakan tersebut.
Ketua DPR AS Mike Johnson menyatakan bahwa Iran kini menanggung konsekuensi berat atas tindakan jahat mereka. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune juga memuji langkah Trump, mengatakan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk menggagalkan ancaman nuklir dan terorisme Iran yang selama ini menolak jalur diplomasi.
Sebaliknya, Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries menyesalkan kegagalan Trump untuk meminta otorisasi dari Kongres sebelum meluncurkan serangan masif. Ia menilai keputusan presiden telah meninggalkan diplomasi dan membuat pasukan AS rentan terhadap aksi balas dendam.
Senator senior Chuck Schumer bahkan menyebut tindakan Trump sebagai siklus kemarahan yang tidak memiliki strategi jelas. Sementara itu, kelompok progresif seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) melabeli serangan ini sebagai tindakan inkonstitusional.
Tuntutan untuk Resolusi Kekuatan Perang
Bernie Sanders menegaskan bahwa perang Trump–Netanyahu melanggar hukum internasional dan membahayakan nyawa pasukan AS. Ia menyerukan agar Kongres segera meloloskan Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution) untuk membatasi kekuasaan presiden dalam mengambil tindakan militer tanpa persetujuan legislatif.
Tindakan militer yang diambil oleh pemerintah AS menuai banyak kritik, baik dari kalangan akademisi, politisi, maupun masyarakat luas. Dengan adanya perpecahan yang semakin dalam, pertanyaan besar terhadap kebijakan luar negeri AS terus muncul.
