Kewajiban Moral Konglomerat Saat Bulan Ramadhan
Bulan suci Ramadan seharusnya menjadi momen penting bagi para konglomerat untuk membayar utang sosialnya kepada rakyat. Bukan justru memanfaatkan bulan ini sebagai kesempatan untuk terus mengambil keuntungan dari rakyat.
Menurut Toto Izul Fatah, Ketua Umum Ikatan Alumni PP Ibadurrahman YLPI Sukabumi, Jawa Barat, utang sosial yang dimaksud tidak tercatat dalam laporan keuangan atau audit. Namun, utang tersebut nyata dan harus dipenuhi oleh para konglomerat.
Kepedulian mereka bukanlah kemurahan hati yang harus dipuji berlebihan. Itu merupakan kewajiban moral dan sosial minimal dari mereka yang sudah diuntungkan oleh negara ini. Menurutnya, fakta bahwa negeri ini telah menjadi lahan empuk bagi sebagian elit ekonomi adalah hal yang nyata. Mereka menguras kekayaan alam, memperdagangkan hasil buminya, memanfaatkan jutaan rakyat sebagai pasar, dan menjadikannya sebagai laba besar.
Toto mengaku paham bahwa mencari keuntungan bukanlah kesalahan. Namun, ketika keuntungan itu dibangun dari pasar Indonesia, tanah Indonesia, tenaga kerja Indonesia, dan konsumen Indonesia, maka seharusnya mereka punya kewajiban moral untuk mengembalikan sebagian manfaat itu kepada rakyat.
Terutama saat rakyat sedang tertekan dan cemas karena tidak mampu membeli beras maupun kebutuhan pokok lainnya yang harganya mulai merangkak naik. Di sinilah tanggung jawab moral dan sosial seharusnya muncul. Bukan justru memanfaatkan kecemasan itu sebagai peluang bisnis.
Menurut Toto, ini bukan sekadar soal amal. Ini soal keadilan sosial minimum, bahwa kekayaan besar yang diperoleh mereka, khususnya para konglomerat, tak boleh berjalan tanpa tanggung jawab moral.
Selama ini, publik sering disuguhi narasi bahwa konglomerat adalah “penggerak ekonomi”, “pencipta lapangan kerja”, atau “mitra pembangunan”. Meskipun tidak salah, narasi itu menjadi hampa jika tidak disertai keberanian untuk hadir di tengah penderitaan rakyat.
Apa artinya puja-puji tentang kontribusi ekonomi, jika saat banjir melanda, longsor menelan rumah warga, atau harga bahan pokok menyesakkan jelang Lebaran, yang bergerak justru komunitas kecil, relawan, masjid, gereja, anak-anak muda, dan warga biasa yang patungan seadanya?
Sementara itu, sebagian pemilik modal besar yang menguasai rantai pasok pangan, jaringan distribusi, gudang, dan ritel modern justru lebih sering terlihat menjaga margin dibanding menjaga empati. Toto menyatakan, “Kita tidak sedang meminta mereka menjadi malaikat. Kita hanya meminta mereka menjadi elite ekonomi yang punya rasa malu. Bahwa mereka itu punya utang sosial kepada rakyat.”
Toto berharap, Ramadan tidak hanya dijadikan musim panen semata. Ramadan harus menjadi bulan solidaritas dan bulan kepedulian, bukan bulan mengeruk laba. Pada titik inilah, para konglomerat, khususnya mereka yang selama ini sering disebut “9 naga” harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya piawai menghitung laba, tetapi juga paham membaca penderitaan sosial.
Jika mereka benar peduli pada negeri ini, menjelang Lebaran nanti tidak cukup hanya membagikan ucapan selamat berlebaran dan memasang iklan bertema kebersamaan. Masyarakat butuh tindakan konkret, terukur, dan masif, seperti menggelar Bazar Pangan Murah skala besar di kawasan padat penduduk.
Bagi konglomerat dengan aset triliunan, langkah seperti ini bukan pengorbanan. Ini bahkan belum seberapa. Namun, bagi rakyat kecil, selisih harga beberapa ribu rupiah pada beras, minyak, gula, atau telur bisa sangat membantu. Jangan sembunyi dibalik CSR seremonial.
Sudah waktunya publik berhenti dibuai CSR kosmetik. Foto penyerahan bantuan, spanduk besar, konferensi pers, lalu selesai. Itu bukan kepedulian yang dibutuhkan bangsa ini. Itu hanya ritual pencitraan.
Kepedulian yang dibutuhkan masyarakat adalah yang siap diuji dampaknya. Misalnya, berapa warga yang terbantu, berapa ton pangan yang disalurkan, dimana wilayah sasarannya, berapa hari program berjalan, siapa yang mengawasi, dan apakah benar harga di lapangan turun atau lebih terjangkau.
Toto mengingatkan, jika para konglomerat itu tidak peduli, jangan salahkan publik bila mereka sinis. Mereka harus paham, bukan hanya citra perusahaan yang dipertaruhkan, tapi juga legitimasi sosial. Publik hari ini semakin kritis. Rakyat bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh hadir, siapa yang sekadar tampil, dan siapa yang diam saat rakyat sedang sulit.
Ramadan dan bencana alam seperti yang terjadi di Sumatra adalah dua cermin paling jelas untuk menguji siapa para konglomerat itu. Mereka harus tahu bahwa Indonesia itu rumah bersama. Siapa pun yang sudah mengambil manfaat paling besar darinya, sudah seharusnya pula memberi kembali paling nyata.
