BPKH Optimalkan Pengelolaan Dana Kemaslahatan Rp 4 Triliun

BANDUNG — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya dalam mengelola dan menyalurkan dana haji secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain pengelolaan dana utama jamaah yang secara konsisten meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPKH juga mengelola dana kemaslahatan dengan dana pokok mencapai Rp 4 triliun.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan, menyampaikan bahwa hasil investasi dari dana pokok kemaslahatan tersebut mencapai sekitar Rp 270 miliar setiap tahunnya. Dana non-APBN ini diperuntukkan bagi kemaslahatan umat melalui berbagai program advokasi dan bantuan sosial.

"Setiap tahun menghasilkan kira-kira Rp 270 miliar. Ini dana non-APBN yang bisa diadvokasi oleh umat Islam untuk asnaf atau kelompok yang berhak," ujar Indra di hotel Papandayan Bandung, akhir pekan lalu.