Kemenhaj Moratorium Izin Travel Umrah, Sebut 50 Persen Travel tak Aktif

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberlakukan moratorium perizinan baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau travel haji dan umrah.

Kebijakan ini dilakukan untuk membenahi data penyelenggara travel umrah sekaligus memperketat pengawasan terhadap biro perjalanan yang berpotensi merugikan jamaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan saat ini Kemenhaj tengah melakukan pendataan ulang terhadap seluruh institusi penyelenggara ibadah haji dan umrah, termasuk PPIU, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Dari sekitar 3.600 PPIU yang terdata, sekitar 50 persen di antaranya diketahui sudah tidak aktif. Karena itu, pemerintah memilih membereskan basis data dan memastikan legalitas penyelenggara sebelum kembali membuka keran perizinan.