Kemenkes: Pengharaman vape oleh MUI perkuat perlindungan generasi muda

Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan penerbitan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menguatkan upaya melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, dari dampak rokok elektrik.

Fatwa tersebut menyatakan seluruh rantai produksi hingga perdagangan vape haram. Adapun dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa itu yakni penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

"Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko.