Ketua MUI Bidang Fatwa Akhirnya Bicara Mengapa Hukum Haram Vape dan Rokok Berbeda

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum lama ini menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Keputusan yang mengharamkan seluruh rantai rokok elektrik, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaannya ini sontak memicu berbagai perbincangan serta gelombang pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.

Menanggapi beragam pertanyaan tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh memberikan penjelasan komprehensif saat mengisi pengajian rutin pekanan yang membedah Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani.

Dalam penjelasannya, Kiai Ni’am menyoroti maraknya pertanyaan template di media sosial yang sering kali mempertanyakan perbedaan status hukum antara rokok konvensional dan rokok elektrik.