MUI Kepri: Fatwa haram vape perlu diperkuat regulasi dari pemerintah

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau (Kepri) Bambang Maryono menyebut fatwa haram penggunaan vape atau rokok elektrik perlu diperkuat regulasi dari pemerintah, kemudian disebarluaskan kepada publik.

"MUI sudah mengeluarkan fatwa haram menggunakan vape, tapi kalau tidak diundangkan, kemungkinan tidak diikuti orang. Kita ingin setelah fatwa dibuat, pemerintah juga buat regulasinya, baru disebarkan," kata Bambang di Tanjungpinang, Rabu.

Karena itu, kata dia, MUI Kepri mendorong Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, DPR serta aparat penegak hukum berwenang, segera membahas pembentukan regulasi atau undang-undang larangan penggunaan vape di tanah air.

Tak hanya itu, MUI juga merekomendasikan sanksi bagi pengguna, pembuat hingga penjual vape. Kondisi ini mengingat penggunaan vape sudah menyasar di semua kalangan masyarakat.