MUI Minta Prabowo-DPR Bikin UU Larangan Vape, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera menyusun undang-undang (UU) yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh.

Permintaan tersebut tertuang dalam salah satu rekomendasi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni'am Sholeh, mengatakan fatwa tersebut tidak hanya menetapkan hukum penggunaan vape, tetapi juga mencakup seluruh rantai bisnis produk rokok elektrik, mulai dari produksi hingga penjualannya.

Menurutnya, penggunaan vape dinyatakan haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.