MUI terbitkan fatwa vape haram, minta pemerintah susun regulasi

Jakarta (ANTARA) - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape, yang menyatakan bahwa seluruh rantai produksi hingga perdagangannya dinyatakan haram.

Keputusan ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta, Senin.