Pajak Pembalut Memberatkan Perempuan, Ini Pandangan Fikih?

BincangSyariah.Com – Menstruasi merupakan bagian alami dari kehidupan perempuan. Namun, memenuhi kebutuhan selama menstruasi tidak selalu mudah. Bagi perempuan dari keluarga miskin, membeli pembalut bisa menjadi pengeluaran yang harus diperhitungkan dengan cermat. Ironisnya, kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi ini masih menjadi objek pajak. Yaitu pajak pembalut.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Produk ini tidak tercantum sebagai barang kebutuhan pokok yang memperoleh pembebasan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur jenis barang dan jasa tertentu yang memperoleh fasilitas pembebasan atau tidak dipungut PPN.

Persoalannya bukan semata-mata soal pajak. Ada dimensi keadilan sosial dan kesehatan perempuan yang patut diperhatikan. Menstruasi bukan pilihan. Perempuan tidak bisa menghindari kebutuhan menjaga kebersihan selama siklus tersebut berlangsung.