Pemprov Sumsel kaji regulasi daerah terkait larangan penggunaan vape

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengkaji penerbitan regulasi di tingkat daerah untuk menindaklanjuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape haram.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan pihaknya mendukung fatwa MUI tersebut dan akan mempelajari mekanisme penerapannya melalui kebijakan pemerintah daerah.

"Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah," katanya.

Ia menjelaskan regulasi tersebut nantinya dapat berbentuk peraturan kepala daerah, baik peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota. Namun, sebelum menentukan bentuk kebijakan yang akan diterapkan, pihaknya meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel terlebih dahulu mengkaji aspek hukum dan mekanisme tindak lanjut fatwa tersebut.