Revisi UU Keuangan Haji Optimalkan Investasi Langsung di Sektor Produktif

JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menyatakan, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diharapkan dapat memperkuat landasan hukum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengoptimalkan investasi langsung pada sektor produktif.
“Selama ini penempatan dan investasi dana haji dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun perkembangan kebutuhan pembiayaan haji menuntut adanya penguatan strategis investasi yang lebih produktif, terukur, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat memimpin rapat kerja pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji di Senayan, Jakarta, Senin(16/11/2026).
Marwan mengatakan, selama ini investasi pengelolaan keuangan haji hanya bertumpu pada instrumen keuangan konvensional berbasis syariah. Sehingga perlu dilakukan penguatan di sektor produktif yang memiliki prospek ekonomi dan manfaat strategis bagi penyelenggaraan ibadah haji.
Kutipan awal dari Republika, ditulis oleh A.Syalaby Ichsan. Hak cipta artikel milik penerbit.




