JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR perumahan mencapai Rp6,10 triliun hingga akhir Februari 2026.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan bahwa capaian ini didorong oleh percepatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor properti.
Dia menuturkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran mencapai Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur selama periode 1 Januari hingga 26 Februari 2026.
“Dari total penyaluran KPP sebesar Rp6,10 triliun, BRI merealisasikan pembiayaan Rp3,42 triliun kepada 25.909 debitur, atau lebih dari separuh total debitur nasional,” kata Sri dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).
Sri melanjutkan, program KUR Perumahan ini menyasar UMKM pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan dengan skema subsidi bunga sebesar 5%. Plafon pembiayaan yang disediakan mencapai Rp5 miliar dan dapat dilakukan penambahan (revolving) hingga batas maksimal Rp20 miliar.
Selain pengembang, program ini juga melayani UMKM umum untuk kebutuhan membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha. Untuk kategori ini, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 6% dengan limit pembiayaan hingga Rp500 juta per debitur.
“Sangat penting untuk meningkatkan capaian penyerapan dan realisasi KPP secara nasional sehingga target pembiayaan perumahan dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.
Sejalan dengan tren penyaluran tersebut, pemerintah memastikan penyerapan anggaran program perumahan tahun 2026 bakal berjalan tepat sasaran dan efisien.
Beberapa hal yang menjadi fokus utama pemerintah dalam program ini antara lain:
- Peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM di sektor properti, termasuk pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan.
- Subsidi bunga yang diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk mempercepat pertumbuhan sektor perumahan.
- Peningkatan plafon pembiayaan agar bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah dalam kurun waktu tertentu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan.
Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah.
“Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah perumahan, tetapi juga untuk memberdayakan UMKM serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan pendanaan yang cukup besar, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.
