Senat Argentina pada Jumat (27/2) memberikan persetujuan akhir terhadap Reformasi Tenaga Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan ini menjadi kemenangan bagi Presiden Javier Milei dalam meneruskan agenda pasar bebasnya. UU tersebut disahkan setelah mendapatkan dukungan 42 suara, 28 suara menentang, dan dua suara abstain. Pemerintahan Milei berpendapat bahwa reformasi ini akan mendorong investasi serta menciptakan lapangan kerja. Namun, serikat pekerja menganggap reformasi tersebut melemahkan perlindungan pekerja, termasuk hak untuk mogok kerja.
Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap reformasi Milei yang berbasis pasar. Para analis menilai pengesahan UU ini menjadi tanda bahwa Milei memiliki dukungan politik untuk melanjutkan agenda pasar bebasnya. Sejak menjabat sebagai presiden, Milei telah berhasil menstabilkan nilai tukar mata uang dan menurunkan inflasi secara signifikan. Kenaikan harga bulanan turun dari dua digit menjadi 2,9 persen pada Januari lalu, dan hal ini mendapat pujian dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Salah satu ketentuan yang paling kontroversial dalam UU yang disahkan adalah penetapan dana pesangon yang dibiayai oleh pemberi kerja, yang terdiri dari kontribusi yang saat ini dialokasikan untuk sistem pensiun nasional. Perubahan ini dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Anggota parlemen oposisi mengkhawatirkan dampaknya terhadap sumber daya sistem pensiun.
Reformasi tersebut juga melonggarkan aturan perekrutan, mengubah sistem cuti, memungkinkan jam kerja diperpanjang dari 8 menjadi 12 jam, serta memperbolehkan pembayaran gaji dengan mata uang asing. Ketentuan-ketentuan ini memicu aksi protes, termasuk mogok nasional. Serikat pekerja menolak batasan baru pada hak mogok kerja yang mengharuskan layanan penting tetap mempertahankan operasi minimum selama penghentian kerja.
Reformasi tenaga kerja ini menjadi salah satu prioritas utama legislatif pemerintahan Milei. Di samping itu, anggota parlemen juga sedang memajukan perubahan pada UU perlindungan gletser Andean, langkah yang disebut pemerintah akan membuka peluang investasi pertambangan. Namun, kebijakan ini ditentang keras oleh kelompok lingkungan.
