Perubahan Aturan TKDN Berpotensi Ubah Peta Persaingan Pasar Smartphone
Pengamat dan analis pasar smartphone, Aryo Meidianto, mengungkapkan bahwa relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk asal Amerika Serikat (AS), seperti Apple, dapat berdampak signifikan terhadap persaingan di pasar smartphone Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi tekanan bagi merek-merek lokal maupun asing yang telah membangun ekosistem produksi dalam negeri.
Selama ini, pasar smartphone Indonesia tergolong “tertata” karena setiap pemain diwajibkan memenuhi ambang batas TKDN. Aturan ini mendorong perusahaan global untuk membangun fasilitas perakitan, bekerja sama dengan pemasok lokal, serta berinvestasi dalam riset dan inovasi di Indonesia. Namun, jika kebijakan relaksasi TKDN diterapkan, akan muncul dua kelas pemain: merek asal AS yang bebas dari aturan TKDN dan merek non-AS yang tetap terikat aturan tersebut.
Aryo menilai, situasi ini akan mengubah total peta persaingan di pasar. “Kondisi ini akan membuat pertarungan yang tidak seimbang,” ujarnya. Mereka yang sudah patuh dengan aturan, seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, dan vivo, tiba-tiba harus bersaing dengan Apple yang mendapat “jalur cepat”.
Dari sisi biaya, Apple bisa mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk investasi pabrik atau sertifikasi ke komponen lain atau melakukan efisiensi harga. Hal ini berpotensi membuat harga iPhone lebih kompetitif. Meski demikian, Aryo menekankan bahwa penurunan harga tidak berarti produk Apple akan menjadi sangat murah.
“Kemungkinannya, Apple memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk bermain di harga promo atau mempertahankan margin lebih tinggi, sementara kompetitor harus gigit jari karena struktur biaya mereka sudah pasti lebih berat,” jelas Aryo.
Aryo menyebut Apple sebagai pihak yang paling diuntungkan dari perjanjian dagang Indonesia-AS. Selama ini, Apple selalu kesulitan memenuhi TKDN melalui skema riset dan inovasi. Dengan aturan yang lebih longgar, distribusi produk, termasuk model terbaru, dapat dilakukan tanpa hambatan administratif.
Selain Apple, Google juga dinilai berpotensi mendapat momentum. Produk smartphone Pixel selama ini sulit masuk secara resmi ke Indonesia karena kendala regulasi. Jika pembebasan TKDN berlaku, Google berpeluang memasarkan lini Pixel secara langsung dan menyasar segmen pengguna Android murni.
Sebaliknya, vendor non-AS yang telah membangun ekosistem produksi dalam negeri dinilai menjadi pihak paling terdampak. Mereka telah menanamkan modal dalam pembangunan pabrik perakitan serta menggandeng industri komponen lokal, sehingga struktur biaya operasional relatif lebih kompleks.
Dari sisi preferensi konsumen, Aryo memperkirakan perubahan paling terasa akan terjadi di segmen flagship. Selama ini, pasar kelas atas didominasi merek asal Korea dan Tiongkok. Dengan ketersediaan produk yang lebih cepat dan potensi harga yang lebih stabil, iPhone diprediksi semakin agresif merebut pasar premium. Di saat yang sama, potensi masuknya Google Pixel secara resmi akan menambah opsi baru bagi penggemar Android murni yang mengutamakan pembaruan perangkat lunak cepat.
Tekanan diperkirakan akan dirasakan terutama pada lini premium seperti seri Galaxy S dan perangkat lipat dari Samsung. “Persaingan di segmen atas akan jauh lebih sengit lagi,” tegasnya.
Penjelasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa TKDN tidak dihapus ataupun dibebaskan khusus bagi produk asal Amerika Serikat (AS). Hal tersebut disampaikan untuk menjawab isu adanya relaksasi aturan TKDN bagi produk impor.
Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan kebijakan TKDN tetap berlaku sebagaimana ketentuan yang ada saat ini, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah,” kata Haryo dalam keterangan tertulis.
Artinya, ketentuan TKDN terkait dengan proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Hal ini diberlakukan sebagai langkah mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia.
Penjelasan tersebut juga menegaskan bahwa ruang lingkup TKDN memang sejak awal difokuskan pada proyek dan belanja pemerintah. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi instrumen afirmatif untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam proyek-proyek yang dibiayai APBN maupun APBD.
