Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perjalanan ke Teheran untuk menjadi mediator dalam upaya menengahi konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia telah mengajukan diri sebagai pihak yang bisa memfasilitasi dialog antara negara-negara yang terlibat dalam perselisihan tersebut.
Pada akhir-akhir ini, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meninggal dunia setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap ibukota negara tersebut, Teheran, pada hari Sabtu, 28 Februari 2026. Peristiwa ini memicu berbagai reaksi di tingkat internasional, termasuk penawaran dari Indonesia untuk menjadi pihak yang mendorong perdamaian.
Keinginan Presiden Prabowo untuk menjadi mediator mendapatkan berbagai tanggapan. Beberapa anggota DPR memberikan pendapat mereka tentang langkah tersebut, baik pro maupun kontra. Berikut beberapa pandangan yang muncul:
Pandangan dari Anggota DPR Fraksi Golkar
Wakil Ketua Komisi I DPR dari fraksi Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyambut baik langkah Presiden menawarkan diri sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut Dave, prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak berpihak. Namun, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mendorong terciptanya dialog dan perdamaian.
Komisi I DPR menekankan bahwa pendekatan diplomasi Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati. Dave menekankan pentingnya sikap diplomatik yang konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia menilai langkah Presiden merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global.
Pandangan dari Anggota DPR dari PDI Perjuangan
Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, menyatakan bahwa rencana Presiden menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Upaya ini dinilainya sesuai dengan amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia.
Namun, TB Hasanuddin menekankan bahwa langkah tersebut harus melalui perhitungan matang. Ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah keterimaan fasilitator oleh kedua belah pihak yang berselisih. Menurut dia, saat ini diplomasi Indonesia lebih condong ke poros Amerika Serikat dan Israel melalui keterlibatan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. “Sulit membayangkan Iran menerima dengan mudah,” ujarnya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai upaya mendamaikan dua negara yang sedang berselisih tidak mudah. Ia mencontohkan konflik Israel-Palestina yang masih sulit diselesaikan hingga saat ini. JK menilai bahwa kondisi geopolitik global ditentukan oleh tindakan Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia tidak berada dalam posisi setara dengan AS. Perjanjian perdagangan resiprokal atau agreement on reciprocal trade (ART) yang diteken dengan AS dinilainya tidak seimbang dan merugikan Indonesia.
“Kita saja tidak setara dengan Amerika. Bagaimana bisa kita mendamaikan orang yang tidak setara dalam perundingan?” tanyanya.
Pandangan dari Dino Patti Djalal
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai ide Presiden Prabowo tidak realistis. Alasannya, Amerika Serikat jarang bersedia dimediasi pihak ketiga ketika melancarkan serangan militer. “Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” katanya.
Dino yakin bahwa Presiden AS Donald Trump tidak ingin Indonesia ikut campur. Menurutnya, saat ini Trump sedang dalam fase ingin menumbangkan pemerintahan Iran. Selain itu, Dino mencatat bahwa dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo belum pernah mengunjungi Iran atau bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Meskipun ada undangan dari Iran, ia menilai hubungan bilateral tidak begitu dekat.
Sultan Abdurrahman dan Ervana Trikanaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
