Langkah-Langkah yang Perlu Diambil Pemerintah Indonesia dalam Merespons Konflik di Timur Tengah
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk merespons eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Hal ini terkait dengan serangan gabungan militer Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran pada hari Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut Hikmahanto, respons yang diberikan oleh Indonesia harus bersifat tegas dan berdasarkan prinsip hukum internasional. Ia menilai bahwa serangan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat 4 yang mewajibkan negara-negara untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain.
“Indonesia harus mengutuk serangan Israel yang memulai perang ini karena tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional,” ujarnya dalam pernyataannya, Minggu, 1 Maret 2026.
Hikmahanto menjelaskan bahwa ada empat langkah utama yang sebaiknya dilakukan pemerintah Indonesia agar respons diplomatik tidak hanya bersifat pernyataan politik, tetapi juga memiliki dampak nyata di tingkat internasional.
1. Mengutuk Tindakan Israel Secara Resmi
Pemerintah Indonesia diminta untuk secara resmi mengutuk tindakan Israel karena dinilai melanggar prinsip hukum internasional terkait kedaulatan negara. Hal ini penting untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten dalam mendukung perdamaian dan hukum internasional.
2. Mendesak AS untuk Menahan Diri
Selain itu, pemerintah Indonesia perlu mendesak Amerika Serikat agar menahan diri dari keterlibatan lebih jauh dalam serangan yang berpotensi memperluas konflik di kawasan Timur Tengah. “Indonesia harus meminta AS untuk menahan diri dalam pelibatan serangan Israel,” tambahnya.
3. Meminta Sidang Darurat DK PBB
Indonesia juga diharapkan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggelar sidang darurat guna membahas situasi konflik dan langkah penghentian eskalasi. Sidang ini akan menjadi momen penting untuk menciptakan solusi damai dan menghindari konflik yang lebih luas.
4. Menyusun Draf Resolusi di Majelis Umum PBB
Selain itu, Indonesia disarankan menyusun draf resolusi di Majelis Umum PBB untuk mengutuk tindakan Israel sekaligus mendorong tekanan internasional terhadap penghentian serangan. Draf resolusi ini dapat menjadi dasar bagi komunitas internasional untuk mengecam aksi Israel dan mencari solusi yang adil.
Mempertimbangkan Peran Presiden Donald Trump
Hikmahanto juga menilai bahwa Indonesia dapat meminta Ketua Badan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump, agar segera mengambil langkah konkret. Ia menilai perlu adanya rapat darurat guna membahas upaya penghentian serangan dan meredakan konflik.
Ia menekankan bahwa langkah diplomasi aktif penting dilakukan Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur hukum internasional dan perdamaian dunia.
