Impor 105 Ribu Unit Pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Berpotensi Berdampak Negatif pada Ekonomi
Pengadaan 105 ribu unit mobil pikap oleh Agrinas Pangan Nusantara untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menimbulkan perhatian dari kalangan ekonom. Studi terbaru yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebut bahwa kebijakan ini berpotensi menghasilkan dampak ekonomi signifikan, khususnya di tengah kondisi industri otomotif yang sedang tertekan.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan bahwa hasil pemodelan ekonomi berbasis input-output 2026 menunjukkan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 39 triliun. Angka ini mencerminkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) akibat berkurangnya produksi kendaraan niaga dalam negeri yang diasumsikan tergantikan oleh unit impor.
Selain itu, studi tersebut juga menunjukkan potensi penurunan pendapatan masyarakat hingga sebesar Rp 39,05 triliun. Surplus usaha diperkirakan tergerus sebesar Rp 21,67 triliun, sementara pajak bersih berpotensi turun sebesar Rp 240 miliar.
“Studi CELIOS mengungkap adanya potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 39 triliun karena importasi 105 ribu pikap yang dilakukan Agrinas. Sementara kehilangan tenaga kerja karena bersaing dengan produsen mobil lokal sebesar 330 ribu orang,” ujar Bhima kepada islamipedia.id, Jumat (20/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa industri otomotif memiliki rantai pasok panjang yang melibatkan pabrikan, industri komponen, bengkel, hingga toko suku cadang. Ketika produksi domestik tergantikan oleh impor, maka efek berantai tersebut dinilai bisa berdampak pada sektor pendukung yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja.
Dalam asumsi pemodelan CELIOS, jumlah unit produksi dalam negeri berkurang sebesar volume impor, yakni 105 ribu unit. Simulasi juga menggunakan asumsi harga kendaraan domestik setara model pikap di kelas tertinggi sekitar Rp 197 juta per unit.
Bhima menilai kebijakan impor tersebut muncul di saat industri otomotif nasional sedang menghadapi tekanan penurunan penjualan. Kondisi pasar yang melemah membuat pelaku industri membutuhkan stimulus dan dukungan, bukan justru kompetisi tambahan dari produk impor dalam jumlah besar.
“Di saat yang bersamaan industri otomotif sedang mengalami tekanan dan membukukan penjualan yang turun. Agrinas terutama Danantara sebagai induk BUMN seharusnya memprioritaskan kendaraan niaga domestik,” katanya.
Menurutnya, penggunaan kendaraan produksi dalam negeri tidak hanya menjaga kapasitas industri, tetapi juga menopang penyerapan tenaga kerja, terutama lulusan vokasi yang banyak terserap di sektor manufaktur otomotif. Ia menegaskan, kebijakan belanja BUMN idealnya menjadi instrumen penguatan industri nasional, bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek.
Perdebatan mengenai impor kendaraan niaga untuk program KDMP pun kian mengerucut pada dua sisi, antara efisiensi pengadaan dan dampak jangka panjang terhadap industri domestik. Di tengah upaya mendorong industrialisasi dan hilirisasi, kebijakan ini dipandang menjadi ujian konsistensi arah pembangunan ekonomi nasional.
