Progres Pembangunan di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Berdasarkan data dari Satgas PRR per 26 Februari 2026, progres pembangunan fisik di tiga provinsi menunjukkan angka yang beragam. Di Aceh, dari target 72 unit MCK, sebanyak 54 unit sudah selesai. Sementara untuk sumur bor, telah terbangun 369 titik dari rencana 578 lokasi.
Sumatra Utara mencatatkan progres tertinggi untuk sanitasi, di mana 128 dari 139 unit MCK telah selesai dikerjakan, dan sumur bor mencapai 84 titik dari target 152. Sementara di Sumatra Barat, tercatat 21 unit MCK dan 21 sumur bor telah rampung dari masing-masing target 46 MCK dan 107 sumur bor.
Pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi ini menjadi prioritas utama dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Dengan penyelesaian MCK dan sumur bor yang terus berlangsung, diharapkan dapat mengurangi risiko krisis kesehatan akibat kurangnya akses air bersih.
Pemerintah Soroti Kerusakan Jaringan Air Akibat Bencana
Tito menjelaskan percepatan dilakukan demi memenuhi kebutuhan dasar penyintas dan mencegah terjadinya krisis kesehatan. Dia menyebut rusaknya jaringan air bersih akibat longsor dan banjir pada akhir tahun lalu menjadi kendala utama yang harus segera diatasi.
Kerusakan infrastruktur air bersih tidak hanya memengaruhi ketersediaan air minum, tetapi juga mengganggu sistem distribusi yang sudah ada. Hal ini membuat proses pemulihan menjadi lebih rumit, terutama di daerah-daerah yang masih terkena dampak bencana.
Tito juga menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi antara PLN, Danantara, serta Kementerian ESDM dalam proyek ini. Meski progres MCK sudah cukup tinggi, dia mengakui pembangunan sumur bor masih perlu digenjot karena kompleksitas kerusakan infrastruktur di lapangan.
Rakor dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih
Rapat koordinasi dipimpin Menko PMK Pratikno dan dihadiri jajaran menteri koordinator, yakni Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Hadir pula Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy dan Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam pertemuan tatap muka tersebut.
Sementara itu, sejumlah pejabat lainnya mengikuti jalannya koordinasi secara daring, di antaranya Menteri Dikti, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; serta Wakil Menteri PPPA Veronica Tan.
Selain jajaran kabinet, Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala BRIN Arif Satria juga turut memberikan laporan melalui sambungan virtual.
Peran Pemerintah dalam Mempercepat Pemulihan
Peran pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan pasca-bencana sangat penting, terutama dalam mengkoordinasikan berbagai lembaga dan instansi yang terlibat. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat terjadi sinergi yang lebih baik dalam menangani masalah air bersih dan sanitasi.
Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan antara lain:
Pemetaan wilayah yang terdampak untuk menentukan prioritas pembangunan.
Koordinasi dengan berbagai pihak seperti PLN dan Kementerian ESDM untuk memastikan pengadaan sumber air yang memadai.
* Penyusunan rencana jangka panjang agar pembangunan bisa berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.
Dengan kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat, diharapkan semua masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.
