Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Satu Tahun Kepemimpinan Jeje-Asep
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi, memberikan evaluasi terhadap kinerja Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail dalam satu tahun kepemimpinan mereka. Menurutnya, capaian yang diraih cukup proporsional, baik di sektor infrastruktur maupun program yang langsung berdampak pada masyarakat.
Program Prioritas yang Mulai Terealisasi
Dalam masa jabatan pertama, sejumlah program prioritas telah mulai terealisasi dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah program 100 hari kerja yang menjadi perhatian utama DPRD di awal masa jabatan. Mahdi menjelaskan bahwa DPRD meminta rincian program yang akan dilaksanakan dalam 100 hari tersebut.
“Alhamdulillah, ada 19 titik infrastruktur jalan yang sudah terealisasi,” ujarnya saat berbicara dalam acara on air di Radio PRFM News Chanel, Kamis 26 Februari 2026.
Selain perbaikan jalan, Mahdi menyebut masih ada beberapa PR atau catatan di sektor infrastruktur lainnya, seperti pembangunan dan perbaikan sekolah. Namun secara keseluruhan, ia menilai progres pembangunan selama satu tahun ini sudah berjalan cukup baik.
“Kalau dibilang cukup, ya sudah cukup selama satu tahun ini. Karena ada hal yang cukup signifikan yang dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Program Perlindungan Pekerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan
Mahdi juga mengapresiasi program perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang digulirkan pemerintah daerah. Ia menyebut sebanyak 35 ribu pekerja telah mendapatkan perlindungan, termasuk pengemudi ojek online dan para guru.
“Diluncurkan 35 ribu pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Semua tukang-tukang ojol itu kita kasih, termasuk guru-guru,” katanya.
Dalam waktu dekat, program tersebut akan kembali digulirkan untuk sekitar 29 ribu pekerja lainnya. Mahdi menilai kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil dan pekerja rentan.
“Paling tidak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat insyaallah sudah berjalan dengan baik, termasuk infrastruktur,” tambahnya.
Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Pengurangan Transfer ke Daerah
Terkait kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan transfer ke daerah, Mahdi menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pemangkasan program yang menyentuh kepentingan publik. Ia menjelaskan bahwa efisiensi lebih tepat dipahami sebagai relokasi anggaran dari program yang tidak mendesak ke sektor yang lebih prioritas.
“Efisiensi itu bukan mengurangi anggaran, tapi merelokasi anggaran. Yang tidak urgent digeser ke yang lebih urgent,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa program-program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, tetap menjadi fokus dan tidak akan terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi tersebut.
Peran DPRD dalam Mendorong Kebijakan yang Berpihak pada Masyarakat
Mahdi menambahkan, DPRD akan terus mendorong agar kebijakan anggaran tetap berpihak kepada masyarakat serta mendukung realisasi janji-janji politik kepala daerah. Secara umum, ia menilai tahun pertama kepemimpinan Jeje-Asep di Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan progres yang cukup baik, meski masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya.
