Evaluasi Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah dalam Satu Tahun
Setelah satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, sejumlah kebijakan strategis mulai menunjukkan arah yang jelas dan implementasi yang terlihat. Pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik–Administrasi dan Komunikasi (FISIP-ADKOM) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Farid Zaky Yopiannor, memberikan evaluasi mengenai tone kepemimpinan yang terbangun selama periode ini.
Farid menyatakan bahwa tone kepemimpinan Agustiar–Edy cenderung optimistis. Ia melihat transisi dari janji politik menuju eksekusi tata kelola riil berjalan relatif mulus. Hal ini menunjukkan kelincahan birokrasi serta komitmen terhadap asas pemerataan berkeadilan.
Program “Satu Rumah Satu Sarjana” sebagai Inovasi Strategis
Salah satu kebijakan yang dinilai progresif adalah program “Satu Rumah Satu Sarjana”. Farid menilai kebijakan ini sebagai bentuk afirmasi yang menyentuh akar persoalan struktural. Program ini tidak hanya memastikan pendidikan gratis dari SD hingga SMA, tetapi juga memberikan intervensi beasiswa hingga perguruan tinggi.
Dari perspektif sosiologis, program ini menjadi instrumen rekayasa sosial untuk memutus rantai kemiskinan, khususnya bagi masyarakat pedesaan di pelosok. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan visi pembangunan nasional ke dalam tata kelola lokal yang berdaya saing.
Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS)
Selain itu, implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) juga dinilai berjalan sesuai rencana. Farid menekankan bahwa KHBS telah dilaksanakan dengan perencanaan matang dan konsolidasi basis data yang terukur. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program prioritas.
Adaptasi Teknologi dalam Pendidikan
Di bidang pendidikan, hadirnya portal Pena Berkah dan program “Pak Agustiar Mengajar” dinilai cukup populer. Farid menilai adaptasi teknologi di sektor publik sebagai langkah strategis untuk membangun literasi digital generasi muda. Pendekatan ini penting untuk merawat nalar publik generasi muda Kalteng agar melek digital dan berwawasan luas tanpa kehilangan pijakan kearifan lokal.
Fase Membangun Pondasi
Secara umum, Farid menilai tahun pertama kepemimpinan Agustiar–Edy merupakan fase membangun pondasi. Ia menyebut bahwa kelincahan KH-1 dan KH-2 dalam membangun pondasi dan membuka jalan perwujudan janji politik mereka sangat positif.
Namun, ia juga menyoroti beberapa catatan penting. Salah satunya terkait masih banyaknya posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt.). Meskipun ini realitas transisi birokrasi yang wajar di tahun pertama, ia menegaskan bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut.
Dalam perspektif teori kapasitas kebijakan (policy capacity), pejabat definitif memiliki kewenangan strategis penuh dalam eksekusi anggaran dan pengambilan keputusan krusial, yang tidak dimiliki oleh Plt. Namun, situasi ini juga menjadi momentum bagi gubernur untuk melakukan konsolidasi birokrasi berbasis merit system.
Tantangan di Bidang Kesehatan
Di bidang kesehatan, Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan geografis yang luas. Persoalan utama bukan hanya mencetak tenaga kesehatan, tetapi juga mendistribusikan dan mempertahankan dokter umum, dokter spesialis, serta bidan di wilayah terpencil dan blank spot. Tanpa pemerataan nakes, infrastruktur puskesmas di desa hanya akan menjadi bangunan fisik tanpa pelayanan optimal.
Farid mendorong adanya intervensi kebijakan afirmatif berupa insentif khusus, perbaikan fasilitas rumah dinas tenaga kesehatan di daerah off-grid, hingga skema ikatan dinas yang dikawal ketat.
Refleksi Ke depan
Sebagai refleksi ke depan, Farid menekankan pentingnya institusionalisasi program-program unggulan agar tidak berhenti pada figur kepemimpinan semata. Ia menilai bahwa fokus ke depan harus pada institusionalisasi program. Hal ini menuntut akselerasi penempatan pejabat definitif di seluruh OPD strategis berbasis merit system.
Birokrasi yang sehat memerlukan arsitek dengan kewenangan penuh agar mesin pemerintahan memiliki kelincahan bermanuver. Dengan berbagai capaian dan catatan tersebut, satu tahun kepemimpinan Agustiar–Edy dinilai menjadi fase awal konsolidasi, sekaligus penentu arah keberlanjutan pembangunan Kalimantan Tengah ke depan.
