Diskusi Publik tentang Kepuasan Masyarakat terhadap Kepemimpinan Gubernur NTT
Sebuah diskusi publik diadakan untuk membahas hasil survei kepuasan masyarakat terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena dan Johni Asadoma. Acara ini berlangsung pada Jumat, 20 Februari 2026, di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT.
Dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, memaparkan hasil survei yang dilakukan. Survei ini mengungkapkan dua wajah realitas: tingkat kepuasan yang meningkat, tetapi keluhan terhadap ekonomi dan infrastruktur masih dominan.
Metode Survei dan Partisipasi Responden
Survei ini dilaksanakan dari tanggal 5 hingga 14 Januari 2026 secara kuantitatif melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur. Metode ini dipilih agar dapat menjangkau keragaman geografis NTT, termasuk wilayah pesisir dan pegunungan.
Sebanyak 800 responden terlibat dalam survei ini. Menurut Pangi, jumlah responden tersebut memberikan tingkat presisi yang tinggi dan mampu merepresentasikan persepsi publik, termasuk kelompok akar rumput seperti ibu rumah tangga, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal.
Namun, diskusi juga memunculkan catatan bahwa pembacaan data tidak boleh hanya berhenti pada angka agregat. Dari sisi demografi, kelompok milenial (24–39 tahun) dan Gen X (40–55 tahun) menjadi penentu opini publik. Mereka dinilai lebih kritis dan aktif dalam mengakses informasi.
Kondisi Ekonomi dan Infrastruktur
Meskipun survei menunjukkan beberapa peningkatan, kondisi ekonomi masih memprihatinkan. Sebanyak 49,6 persen responden memiliki penghasilan di bawah Rp 700 ribu per bulan, sedangkan hanya 2,6 persen yang berpenghasilan di atas Rp 5 juta. Kesenjangan ini menggambarkan struktur ekonomi NTT yang masih didominasi oleh kelompok berdaya beli rendah.
Keluhan terbesar dari masyarakat adalah mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan kerja. Sebanyak 56,1 persen responden menilai masalah ekonomi sebagai isu paling mendesak.
Di sektor infrastruktur dan layanan dasar, 69,7 persen responden menyoroti masalah jalan rusak sebagai masalah utama. Kondisi ini memengaruhi distribusi hasil pertanian, mobilitas warga, dan biaya logistik.
Validitas Data Kemiskinan dan Kritik Terhadap Pemerintah Daerah
Isu validitas data kemiskinan juga muncul dalam diskusi. Ditegaskan bahwa rujukan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem bersumber dari data resmi Badan Pusat Statistik, bukan klaim sepihak pemerintah daerah. Namun, kritik yang muncul mempertanyakan sejauh mana perbaikan infrastruktur dan intervensi ekonomi benar-benar terasa di lapangan, terutama di wilayah terpencil.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Ia menilai survei sebagai instrumen kontrol publik yang sehat. Ia menegaskan capaian seperti penurunan kemiskinan dan stunting merujuk pada data resmi BPS dan survei nasional.
Pendapat Tokoh dan Rekomendasi
Pdt Mery Kolimon, salah satu penanggap dalam diskusi, menilai survei kepuasan terhadap kepala daerah merupakan tradisi baik dalam praktik good governance dan pendidikan politik publik. Menurutnya, langkah ini patut diapresiasi karena biasanya survei lebih sering dilakukan menjelang pilkada untuk mengukur elektabilitas.
Laurensius Petrus Sayrani, dalam sesi tanggapan, mengingatkan pentingnya pendalaman data agar hasil survei lebih komprehensif. Ia menekankan perlunya analisis lebih detail terkait latar belakang sosial, etnis, dan karakteristik wilayah agar kebijakan benar-benar tepat sasaran.
Visi dan Langkah Masa Depan
Melki Laka Lena menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan survei secara lebih detail. Ia menyebut survei ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai isu dan lebih konkret, meskipun ada kesulitan oleh lembaga survei yang cenderung pada persepsi publik mengenai dinamika politik.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan NTT adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas gubernur dan wakil gubernur. “Ini cermin bukan cuma Melki – John tapi kita semua. Bukan urusan Gubernur dan Wakil Gubernur, ini problem dasar yang harus kita selesaikan bersama dengan posisi kita masing-masing,” ujarnya.
Melki juga mendorong agar sektor pariwisata seperti di Labuan Bajo memberi efek yang lebih luas. Kunjungan wisatawan, menurut dia, tidak hanya berpusat di wilayah itu, namun bisa diarahkan ke daerah lain seperti Lembata, Flores Timur, dan Alor. Tiga wilayah ini bisa dihubungkan agar berdampak pada ekonomi dan pariwisata.
Penutup
Menurut Melki, berbagai masukkan dari diskusi ini menjadi perbaikan kepemimpinan Melki – Johni. “Terus kami sempurnakan di lapangan untuk memastikan NTT yang maju, sehat, cerdas dan berkelanjutan bisa kami pasti lebih baik dalam lima tahun kepemimpinan kami,” katanya.
Ia mengakui bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki, tetapi ia percaya bahwa dengan peran dan cara masing-masing, NTT akan menjadi lebih baik. “Kita semua ini dengan cara dan peran masing-masing membuat NTT seperti apa dan tentu bukan Gubernur dan Wakil Gubernur tapi kita semua,” tutupnya.
