DPRD Wonosobo Menanggapi Aksi Warga Terkait Kerusakan Jalan Kalibeber-Deroduwur
Aksi warga yang menuntut perbaikan Jalan Kalibeber-Deroduwur mendapat respon dari DPRD Kabupaten Wonosobo. Puluhan warga sebelumnya melakukan aksi simbolik di beberapa titik jalan rusak sebagai bentuk protes dan desakan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata.
DPRD Kabupaten Wonosobo menyatakan akan terus mengawasi dan memantau penanganan kerusakan jalan agar tidak berlarut-larut. Wakil Ketua DPRD, Mugi Sugeng, menjelaskan bahwa pihaknya telah mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah.
Menurutnya, perbaikan ruas Jalan Kalibeber-Deroduwur sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2024. Namun pengajuan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat terdampak kebijakan efisiensi. Ia mengungkapkan:
“Kita juga mohon maaf kepada masyarakat Deroduwur. Sesungguhnya itu sudah kita rencanakan mulai perencanaan tahun 2024. Tapi karena memang dulu kita mengajukan ke pusat, kaitan DAK kurang lebih Rp8 miliar dan terkena efisiensi juga sehingga anggarannya hilang (terhapus).”
Pembiayaan infrastruktur seperti jalan biasanya berasal dari DAK pusat, Bantuan Provinsi (Banprov), dan APBD kabupaten. Namun, anggaran fisik dari DAK tidak maksimal karena terdampak efisiensi. Meski begitu, DPRD menilai jalan poros utama tetap harus menjadi perhatian karena berkaitan dengan aktivitas masyarakat luas.
“Tapi memang jalan-jalan menjadi poros utama ya untuk ekonomi, untuk kesehatan masyarakat, dan beraktivitas memang penting. Jangan sampai terlalu parah, minimal kalau belum kita bangun dari nol, ya tembel,” tegas Mugi.
Penanganan Sementara Hingga Akhir Anggaran
Terkait tuntutan agar jalan diperbaiki total dalam waktu dekat, Mugi menyebut pembangunan ulang secara menyeluruh sulit direalisasikan tahun ini karena anggaran sudah berjalan. Ia menjelaskan:
“Kalau ngaspal dari nol, saya kira kayanya ngga mungkin saat ini kan sudah tahun berjalan. Tapi mungkin nanti yang akan kita bantu, di titik-titik yang berbahaya dulu kita dorong pemerintah daerah untuk ditambal dulu.”
Ia menambahkan bahwa Bupati telah menyampaikan bahwa pekerjaan awal sudah mulai dilakukan. Untuk rencana penyempurnaan jalan, DPRD memastikan pembahasannya masih melalui tahapan perencanaan dan akan menjadi skala prioritas.
“Ini kan kemarin juga Musrenbang ya, tahapan ini masih ada tahapan, sehingga ini akan menjadi skala prioritas,” katanya.
Sementara pada tahun berjalan, penanganan masih bersifat sementara hingga akhir anggaran. “Kalau tahun ini ya sampai akhir tahun nanti kita tambah dulu, karena sudah berjalan, sudah di luar perencanaan,” ucapnya.
Peran Aspirasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
Mugi menilai aspirasi masyarakat merupakan hal wajar dalam proses pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa hak-hak warga untuk menuntut pembangunan dan keadilan adalah hal yang wajar.
“Ya terima kasih apapun itu adalah hak-hak njenengan untuk menuntut pembangunan, untuk keadilan, mudah-mudahan ini masyarakat, pemerintah daerah segera cari solusi,” pungkasnya.
