Instruksi Ketat DPP PDIP untuk Kader Terkait Program MBG
Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Selatan, Devi Suhartoni, memastikan bahwa seluruh kader di Sumsel akan menjalankan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait larangan memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ia menegaskan bahwa partai tidak akan segan memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggar aturan tersebut.
Devi menyatakan bahwa ia dan keluarganya tidak memiliki keterlibatan dalam program MBG. Ia juga mengatakan bahwa saat ini belum ada indikasi adanya kader di Sumsel yang memiliki “dapur MBG”.
“Instruksi dari DPP telah diteruskan kepada seluruh pengurus dan kader PDIP di Sumsel. Saya juga meminta laporan terkait kemungkinan adanya kader yang memiliki dapur MBG,” ujar Devi, Jumat (27/2/2026).
Sebelumnya, DPP PDIP telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tertanggal 24 Februari 2026, yang diterima Tribunnews pada Kamis (26/2/2026). SE ini ditujukan kepada seluruh pengurus di tingkat DPD dan DPC PDI Perjuangan; Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan serta Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Prov./Kab./Kota Kader PDI Perjuangan Seluruh Indonesia.
Dalam SE tersebut, DPP PDIP menegaskan bahwa program MBG dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat. SE ini juga menekankan bahwa anggaran pendidikan seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan secara nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain itu, PDIP juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan MBG. Beberapa kasus yang dilaporkan antara lain ketidaktepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, kasus keracunan, hingga dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
PDIP menegaskan memiliki kewajiban mengawal agar setiap program yang bersumber dari uang rakyat benar-benar tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta tak merugikan masyarakat. Surat tersebut juga menegaskan bahwa penanggung jawab teknis pelaksanaan MBG ada pada Badan Gizi Nasional (BGN).
DPP PDIP menginstruksikan kepada para kader, baik di struktural, legislatif, maupun eksekutif untuk tidak memanfaatkan program MBG. Perintah ini ditujukan untuk menjaga integritas dan menjauhkan partai dari potensi konflik kepentingan.
“Dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk mataat material lainnya,” bunyi surat itu.
“Setiap pelanggaran terhadap instruksi ini akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin Partai dan akan dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan internal Partai,” tegas SE tersebut.
Langkah Pengawasan dan Sanksi Bagi Pelanggar
PDIP mengintruksikan kader partai untuk mengawal pelaksanaan Program MBG di masing-masing daerah. Hal ini dimaksudkan agar program tersebut berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Selain itu, DPP PDIP menegaskan bahwa kader yang melanggar instruksi akan mendapat sanksi sesuai aturan organisasi. Sanksi ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari peringatan hingga pemecatan dari partai, tergantung tingkat pelanggarannya.
Pihak PDIP juga menegaskan bahwa semua kader harus menjaga integritas dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai.
Penjelasan Mengenai Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak. Program ini dibiayai oleh APBN, yang berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu, keberadaannya harus diawasi dengan ketat agar tidak disalahgunakan.
PDIP menekankan bahwa program ini harus digunakan secara benar dan tidak boleh menjadi alat untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. DPP PDIP juga meminta seluruh kader untuk aktif mengawasi pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing, serta melaporkan jika ditemukan adanya penyimpangan.
Dengan langkah-langkah ini, PDIP berkomitmen untuk menjaga kepercayaan rakyat dan memastikan bahwa setiap program yang menggunakan uang rakyat benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
