Mekanisme pergantian kepemimpinan mulai dibahas setelah tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat menjadi salah satu pemicu peristiwa tersebut. Dalam situasi ini, sebanyak 88 anggota Majelis Ahli (Assembly of Experts) akan berkumpul untuk membahas siapa yang akan menggantikan posisi Khamenei.
Ada dua skenario utama yang sedang digodok. Pertama, sebelum wafatnya Khamenei, ia disebut telah menyiapkan empat nama calon pengganti. Namun, hingga saat ini, nama-nama tersebut belum diungkapkan oleh Majelis Ahli. Skenario kedua adalah pembentukan dewan sementara yang terdiri dari empat orang untuk menjalankan roda pemerintahan selama masa transisi hingga pemimpin baru resmi dipilih.
Khamenei sebelumnya sudah menunjuk nama calon penggantinya jika ia terbunuh dalam perang dengan Israel. Menurut laporan Reuters pada Juni 2025, sebuah komite yang terdiri dari tiga orang dari badan ulama terkemuka, yang ditunjuk oleh Khamenei sendiri, telah mempercepat perencanaannya. Berdasarkan informasi dari lima sumber yang mengetahui pembahasan internal tersebut, Khamenei secara rutin menerima laporan perkembangan. Sumber-sumber itu menyebut bahwa bila Khamenei tewas, elite penguasa akan segera menunjuk pengganti guna menegaskan stabilitas dan kesinambungan kekuasaan.
Menurut seorang sumber, kriteria calon pemimpin baru tetap mengutamakan kesetiaan pada prinsip revolusi Islam yang dirintis pendiri Republik Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dua nama yang mencuat dalam diskusi internal adalah Mojtaba Khamenei (putra dari Ali Khamenei) serta Hassan Khomeini (cucu dari Ayatollah Ruhollah Khomeini). Meski demikian, para sumber menekankan bahwa belum ada keputusan final, daftar kandidat bisa berubah, dan keputusan akhir tetap berada pada otoritas tertinggi.
Ayatollah Alireza Arafi ditunjuk sebagai anggota Dewan Kepemimpinan Sementara yang akan menjalankan fungsi pemimpin tertinggi hingga majelis Ahli memilih pengganti permanen. Penunjukan ini terjadi setelah tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, usai serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu (28/2).
Arafi, tokoh ulama yang juga anggota Dewan Penjaga Konstitusi, ditetapkan sebagai bagian dari dewan transisi bersama Presiden Masoud Pezeshkian dan Kepala Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei. Penunjukan ulama berusia 67 tahun itu dikonfirmasi oleh Dewan Kebijaksanaan, lembaga berpengaruh yang berperan sebagai badan arbitrase dalam sistem politik Iran.
Arafi sendiri merupakan salah satu figur yang nantinya akan terlibat dalam proses pemilihan pemimpin tertinggi Iran. Di sisi lain, peran Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani disebut akan tetap signifikan dalam dinamika kekuasaan Iran ke depan. Namun, sejauh ini belum jelas bagaimana keseimbangan kekuatan akan terbentuk di antaranya.
Situasi keamanan internal Iran juga masih bergejolak. Panglima tertinggi IRGC telah dibunuh untuk kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sementara sosok pengganti yang akan memimpin kekuatan militer dan ekonomi elite tersebut belum diumumkan. Sejumlah kanal Telegram yang berafiliasi dengan IRGC menyebut Wakil Kepala IRGC Ahmad Vahidi sebagai kandidat kuat. Vahidi diketahui baru ditunjuk ke posisi tersebut oleh Khamenei dua bulan lalu.
