NANGA BULIK, .CO –
Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sosialisasi Kamus Usulan Pokir DPRD yang bertujuan untuk perencanaan tahun anggaran 2027.
Kegiatan ini dinilai sebagai strategi penting dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terukur dan jelas. Dalam pernyataannya kepada awak media usai kegiatan, Herianto menekankan bahwa Kamus Usulan Pokir sangat penting sebagai panduan bagi anggota legislatif.
“Tujuan utamanya adalah agar setiap usulan yang dikumpulkan selama masa reses memiliki dasar yang kuat serta sesuai dengan anggaran dan regulasi yang berlaku. Hal ini akan meminimalisir penolakan usulan di tingkat teknis,” ujarnya, Senin (2/3) kepada awak media.
Menurut Herianto, sosialisasi ini memberikan gambaran yang lebih transparan dan sistematis bagi DPRD dalam menyusun draf usulan pembangunan. Dengan pemahaman yang baik tentang kategori dan jenis usulan yang diperbolehkan, proses pengawalan Pokir diharapkan bisa berjalan sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap Pokir yang diajukan benar-benar tepat sasaran. Fokus utama kami adalah memastikan bahwa setiap program yang dipertahankan oleh rekan-rekan di legislatif memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Lamandau,” tambahnya.
Selain mempermudah proses input data secara digital, standarisasi usulan melalui kamus ini juga diharapkan dapat mengurangi kendala administratif saat verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ini menjadi penting agar aspirasi mendesak dari warga tidak hilang hanya karena kesalahan nomenklatur atau format pengusulan.
Menutup pernyataannya, politisi Partai Golkar ini menegaskan komitmen DPRD Lamandau untuk terus bekerja sama dengan pihak eksekutif demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel.
“Saya berharap sinergi yang dibangun sejak tahap awal perencanaan ini akan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat dan mampu menjawab tantangan ekonomi serta sosial di masa depan,” tutupnya.
