Persiapan dan Komitmen PTBA dalam Menjaga Pasokan Batu Bara untuk PLTU
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menegaskan komitmennya dalam memastikan pasokan batu bara tetap tersedia untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat adanya isu penurunan pasokan emas hitam yang berpotensi mengganggu operasional PLTU, baik yang dimiliki oleh independent power producer (IPP) maupun PT PLN (Persero). Krisis pasokan ini terjadi karena rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 yang belum disetujui pemerintah serta kebijakan pemangkasan produksi batu bara pada tahun ini.
PH Corporate Secretary PTBA Eko Prayitno menyatakan bahwa perusahaan siap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dibandingkan ekspor. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab BUMN dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dalam hal kuota produksi tahun ini, PTBA tidak mendapat potongan karena merupakan perusahaan pelat merah. Namun, perusahaan wajib menyalurkan sebanyak 30% dari produksinya untuk kebutuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO).
“Terhadap dinamika RKAB dan pemangkasan produksi di industri saat ini, PTBA patuh pada regulasi pemerintah, termasuk dalam memenuhi kewajiban DMO sebesar 30% guna memastikan pasokan ke PLTU tetap terjaga,” kata Eko kepada media, Kamis (26/2/2026).
Koordinasi dengan Pemerintah dan PLN
Selain itu, PTBA juga menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah dan PLN untuk memitigasi risiko kekurangan stok batu bara. Pasokan untuk PLTU swasta atau IPP tetap dijalankan sesuai kontrak dan penugasan demi menjamin stabilitas kelistrikan nasional di tengah situasi pasar yang dinamis.
“Pasokan untuk PLTU swasta tetap dijalankan sesuai kesepakatan kontrak dan penugasan demi menjamin stabilitas kelistrikan nasional di tengah situasi pasar yang dinamis,” tambah Eko.
Kritik dari APLSI
Krisis pasokan batu bara untuk PLTU sebelumnya diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Joseph Pangalila. Ia menyatakan bahwa kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional. Joseph menuturkan bahwa peran IPP dalam kelistrikan nasional cukup besar, dengan hampir 50% kelistrikan di Tanah Air berasal dari IPP.
Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power ini menyebut bahwa krisis pasokan batu bara sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, situasi semakin parah karena RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
“Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit,” ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Upaya Mitigasi dan Stabilitas Pasokan
Dengan situasi yang kritis, PTBA dan pihak-pihak terkait terus berupaya untuk memastikan pasokan batu bara tetap stabil. Langkah-langkah seperti koordinasi dengan pemerintah, pengelolaan DMO secara optimal, serta penyaluran sesuai kontrak menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas kelistrikan nasional.
Sebagai BUMN, PTBA berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pasokan batu bara bagi PLTU, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Dengan demikian, ketergantungan pada sumber daya energi dalam negeri dapat tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan eksternal.
