JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang mengambil berbagai langkah untuk mengurangi dampak dari konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, khususnya dalam hal energi dan pangan nasional.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berfungsi sebagai alat penyerap goncangan (shock absorber). Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak transmisi konflik, terutama pada sektor energi dan pangan.
“Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi, khususnya energi di tingkat global,” ujar Haryo kepada media, Minggu (1/3/2026).
Haryo menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan dan mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Langkah ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi ketidakstabilan harga yang mungkin terjadi akibat situasi global.
Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tambahan dalam momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H/2026 M. Harapan dari kebijakan tersebut adalah menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk mendorong roda konsumsi domestik di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah tidak hanya berkoordinasi dengan Kemenkeu, tetapi juga terus bekerja sama erat dengan Bank Indonesia (BI). Sesuai wewenangnya, BI akan berada di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah.
“Posisi cadangan devisa per Januari 2026 di angka US$154,6 miliar dirasa aman sebagai instrumen untuk menjaga nilai tukar rupiah,” ujarnya.
Haryo juga menyebutkan bahwa Pertamina telah memberikan jaminan bahwa stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman untuk kebutuhan selama periode Ramadan dan Idulfitri.
Berdasarkan pengalaman pada tahun 2025, Haryo mengungkapkan bahwa Pertamina telah menyiapkan beberapa alternatif jalur pelayaran lain guna menjaga kelancaran rantai pasok minyak serta menjaga kestabilan harga BBM dalam negeri.
Haryo menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
“Kami akan terus memantau situasi secara berkala dan mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Ketidakpastian Global
Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menghadapi ketidakpastian global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Berikut beberapa langkah yang dilakukan:
-
Penggunaan APBN sebagai shock absorber
Pemerintah bersama Kemenkeu berupaya memastikan APBN dapat digunakan sebagai alat penyerap goncangan untuk mengurangi dampak fluktuasi harga komoditi, khususnya energi dan pangan. -
Penyaluran bantuan pangan
Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng telah diberikan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjaga daya beli masyarakat. -
Kebijakan lanjutan dalam momentum HBKN
Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan tambahan dalam momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H/2026 M, dengan harapan bisa menjadi fondasi ekonomi yang kuat. -
Koordinasi dengan Bank Indonesia
Pemerintah bekerja sama dengan BI untuk menjaga stabilitas rupiah. Cadangan devisa yang mencapai US$154,6 miliar dinilai cukup aman untuk menjaga nilai tukar rupiah. -
Jaminan stok BBM dan LPG oleh Pertamina
Pertamina memberikan jaminan bahwa stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman selama Ramadan dan Idulfitri. -
Alternatif jalur pelayaran
Pertamina telah menyiapkan beberapa alternatif jalur pelayaran lain guna menjaga kelancaran rantai pasok minyak dan menjaga kestabilan harga BBM dalam negeri.
Pemantauan Situasi dan Imbauan untuk Masyarakat
Pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik.
“Kami akan terus memantau situasi dari waktu ke waktu dan mengambil kebijakan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat,” tegas Haryo.
