Hasil Survei Nasional Terkait Evaluasi Kinerja Pemerintah
Lembaga survei Indekstat merilis hasil survei nasional terbaru yang mengevaluasi kinerja pemerintah dan program kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya menunjukkan bahwa masalah ekonomi menjadi isu yang paling berat dan meresahkan bagi masyarakat saat ini.
Direktur Indekstat, Ali Mahmudin menjelaskan bahwa isu ekonomi menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dalam survei tersebut, isu ekonomi menempati urutan pertama sebagai masalah yang paling meresahkan dengan angka 63,8 persen. Isu sosial, keamanan, dan lingkungan mengikuti dengan 10,8 persen; politik dan hukum sebesar 7,6 persen; pendidikan 5,3 persen; pertanian 3,2 persen; serta bidang lainnya 1 persen.
“Isu ekonomi masih menjadi isu yang dominan dan dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga menjadi PR utama bagi pemerintah,” ujar Ali dalam rilis survei daring yang dilakukan pada Sabtu (21/2/2026).
Masalah Ekonomi yang Paling Meresahkan Masyarakat
Jika dirinci lebih lanjut, masalah ekonomi yang paling meresahkan publik adalah sulitnya mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran sebesar 19,7 persen. Isu ekonomi lainnya terkait dengan angka kemiskinan dan ketidakstabilan kondisi ekonomi dengan 19,6 persen. Selain itu, mahalnya harga kebutuhan pokok seperti BBM dan sembako juga menjadi perhatian masyarakat dengan angka 15,2 persen.
Pada isu sosial, keamanan, dan lingkungan, masalah yang paling diresahkan publik adalah kurang meratanya bantuan sosial. Sementara itu, berkaitan dengan isu politik dan hukum, masyarakat mengeluhkan tingginya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Ini menjadi landscape awal terkait dengan isu dan permasalahan yang kemudian dihadapi oleh masyarakat di Indonesia,” ucap Ali.
Kementerian Keuangan Dianggap Paling Baik
Survei ini juga merekam persepsi masyarakat terhadap tingkat kinerja kementerian/lembaga dan menteri. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap oleh publik sebagai kementerian dengan kinerja paling baik. Angka persepsi positif masyarakat terhadap kementerian ini mencapai 36,3 persen.
Kinerja kementerian/lembaga lainnya berada di bawah 5 persen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 4,9 persen; Kementerian Pertanian 4,4 persen; Kemendikdasmen 3,5 persen; Kementerian Kesehatan 3,3 persen; Kementerian Pertahanan 2,1 persen; Kementerian Sosial 1,7 persen; Kemenpora 1,4 persen; Kemenko Perekonomian 1,3 persen; TNI 1,1 persen; Kejaksaan 1 persen; Badan Gizi Nasional 0,2 persen; dan lainnya 6,7 persen. Sebanyak 30,6 persen responden mengaku tidak tahu.
Sejalan dengan kinerja kementerian/lembaga, menteri dengan tingkat kinerja paling baik di mata publik adalah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dengan 45,4 persen. Diikuti oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dengan 4 persen; Mendikdasmen, Abdul Mu’ti 3 persen; Menpora, Erick Thohir 1,3 persen; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin 1,2 persen; Nasaruddin Umar 1 persen; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin 1 persen; Menko Infra, Agus Harimurti Yudhoyono 0,7 persen; Menko Perekonomian, dan Airlangga Hartarto 0,6 persen.
Waktu Pelaksanaan Survei
Adapun survei ini diselenggarakan pada 11 sampai 25 Januari 2026. Populasi survei mencakup warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia dengan syarat usia minimal 17 tahun ke atas serta memiliki hak pilih ketika Pemilu 2029. Jumlah responden pada survei ini adalah 1.200 responden yang ditentukan secara proporsional dan proporsi imbang antara responden laki-laki dan perempuan.
Metode penentuan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tatap muka (face to face).
