YOGYAKARTA – Meski menunjukkan pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir, sektor perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya belum menjadi pilihan utama masyarakat. Masalah permodalan dan keterbatasan layanan (sisi suplai) dinilai sebagai faktor utama yang menghambat perkembangan lebih pesat dari sektor ini.
Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dalam ekonomi syariah global, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Untuk dapat menjaga posisi tersebut dan bahkan meningkatkan kembali, peran bank syariah sebagai motor penggerak ekonomi syariah di tanah air harus diperkuat.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menyampaikan bahwa kontribusi bank syariah telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2022, kontribusinya mencapai 5 persen, namun pada awal tahun ini sudah meningkat menjadi 9 persen.
“Sudah terjadi kenaikan yang cukup besar dari sisi kontribusi. Namun, idealnya kontribusi tersebut harus mencapai angka 20 persen agar bank syariah bisa berperan lebih maksimal,” ujar Anggito usai menghadiri diskusi Navigasi Ekonomi Syariah 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sabtu (28/2).
Anggito menyoroti bahwa kendala utama yang dihadapi selama ini berada di sisi suplai. Menurutnya, skala bisnis dan modal yang terbatas membuat bank syariah kesulitan dalam memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.
“Masalahnya suplainya masih kurang, bisnisnya masih kurang, tetapi kan tidak bisa dipaksakan. Jadi, memang harus pelan-pelan,” jelas Guru Besar Universitas Gadjah Mada tersebut.
Ia menambahkan bahwa bank dengan modal kecil secara otomatis tidak akan mampu memberikan layanan yang kompetitif dan menyeluruh, sehingga sulit bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan.
Waspada Investasi “Bodong” Berkedok Syariah
Selain masalah infrastruktur perbankan, tantangan lain yang muncul adalah integritas produk keuangan di tengah masyarakat. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY tersebut, Anggito memperingatkan maraknya penipuan yang menggunakan label syariah.
Modus operandi yang sering ditemukan biasanya menggunakan narasi investasi berkah dan keuntungan melimpah tanpa riba. Hal ini bisa menyesatkan masyarakat yang ingin memilih produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah.
Sebagai solusi, ia menekankan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah adalah kunci utama. Masyarakat harus dibekali pemahaman yang cukup agar mampu membedakan produk keuangan syariah yang kredibel dengan skema penipuan yang hanya menjual label agama.
Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Perbankan Syariah
Untuk mempercepat pertumbuhan sektor perbankan syariah, beberapa langkah penting perlu dilakukan:
-
Peningkatan modal dan infrastruktur
Bank syariah perlu memiliki modal yang cukup untuk mendukung pengembangan layanan yang lebih luas. Infrastruktur teknologi dan jaringan juga harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan bank konvensional. -
Penguatan regulasi dan pengawasan
Regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik penipuan yang menggunakan label syariah. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. -
Edukasi dan literasi keuangan
Program edukasi tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan perlu digencarkan. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara produk syariah yang sah dan yang tidak, agar tidak tertipu. -
Kolaborasi dengan lembaga dan organisasi
Kerja sama antara bank syariah, lembaga keuangan, dan organisasi seperti ISEI dapat memperkuat keberadaan sektor ini. Kolaborasi ini juga bisa membantu dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Dengan langkah-langkah di atas, harapan besar dapat diwujudkan agar perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia.
