KSPI dan Partai Buruh Mendorong Pemerintah Batalkan Rencana Impor Pikap dan Truk Ringan dari India
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengecam rencana pemerintah untuk mengimpor 105.000 unit pikap dan truk ringan dari India dalam rangka program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai kebijakan ini tidak hanya merugikan industri otomotif lokal, tetapi juga berpotensi memperparah situasi pengangguran di tengah gelombang PHK yang sedang melanda Indonesia.
Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa kekhawatiran pemerintah terkait harga produksi mobil lokal yang lebih mahal sebenarnya bisa diatasi melalui negosiasi teknis dengan produsen otomotif nasional. Menurutnya, penyesuaian spesifikasi kendaraan dapat menjadi solusi yang lebih realistis dan berkelanjutan.
“Masalah harga tinggal diskusi spesifikasi. Misal, yang biasanya jendela mobilnya otomatis naik turun, ya pakai manual saja, ya turun harganya,” ujar Said Iqbal dalam jumpa pers daring, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, “Misal, fitur-fitur di dashboard yang digital-digital menjadi manual, kan harganya bisa turun.”
Menurutnya, penyesuaian fitur-fitur yang tidak bersifat esensial dapat menjadi kunci agar produk otomotif dalam negeri tetap terjangkau untuk kebutuhan koperasi desa. Dengan demikian, produsen lokal tetap bisa bersaing tanpa harus mengandalkan impor.
Solusi Alternatif yang Ditawarkan KSPI
KSPI menawarkan solusi alternatif berupa penyesuaian spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan oleh Agrinas—badan usaha milik negara yang terlibat dalam program Koperasi Desa Merah Putih—dengan produsen mobil lokal. Tujuannya adalah membuat harga kendaraan lebih kompetitif sambil tetap menjaga kualitas dan keselamatan.
Said Iqbal menekankan bahwa jika 105.000 unit mobil tersebut diproduksi di pabrik-pabrik dalam negeri, hal itu akan memberikan jaminan keberlangsungan kontrak kerja bagi puluhan ribu buruh otomotif selama minimal satu tahun.
“Belum lagi nanti kan suku cadangnya diproduksi untuk maintenance, perawatan mobil, itu akan panjang penyerapan tenaga kerja,” tegasnya.
Kebijakan yang Tidak Rasional?
Dalam pandangan Said Iqbal, memaksakan impor di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit merupakan kebijakan yang tidak rasional. Ia menilai bahwa kebijakan ini justru akan menghancurkan industri otomotif lokal yang masih berkembang.
Selain itu, ia juga mengkritik kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberi manfaat bagi seluruh rakyat.
Kesimpulan
KSPI dan Partai Buruh berharap pemerintah dapat segera merevisi rencana impor tersebut dan beralih ke solusi yang lebih berkelanjutan. Penyesuaian spesifikasi kendaraan, kolaborasi dengan produsen lokal, serta peningkatan daya saing industri otomotif nasional menjadi langkah penting yang perlu diambil.
Dengan pendekatan yang lebih bijak, pemerintah tidak hanya akan melindungi industri dalam negeri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan stabil.
