Jakarta mengalami perubahan dinamis dalam pengawasan perpajakan nasional, yang menunjukkan adanya pergeseran dalam mekanisme penegakan hukum pajak. Bukti Permulaan (Bukper) kini semakin menjadi alat penting dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Di sisi lain, Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA) berperan sebagai strategi utama dalam pengelolaan risiko perpajakan lintas negara.
Perusahaan konsultan pajak, Ideatax, menyelenggarakan forum dialog strategis untuk memperdalam pemahaman pelaku usaha terhadap Bukper serta konsekuensi hukumnya. Forum ini juga membahas peran MAP dan APA sebagai instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum dan stabilitas usaha di tingkat internasional.
Perkembangan Mekanisme Pengawasan Pajak
Partner Ideatax, Jovita Budianto menjelaskan bahwa alur pengawasan perpajakan kini tidak lagi terbatas pada Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK dapat berkembang menjadi pemeriksaan Bukper, baik melalui tahapan pemeriksaan pajak maupun tanpa melalui pemeriksaan konvensional terlebih dahulu.
Jika ada indikasi tindak pidana perpajakan, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk mengusulkan Bukper sebagai langkah penegakan hukum. Selain itu, peran Account Representative (AR) kini tidak hanya sebatas penyuluhan, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan dan pemeriksaan. Pelantikan AR sebagai pejabat fungsional memperluas kapasitas pengawasan, yang diperkuat dengan integrasi data lintas sektor, termasuk melalui mekanisme joint audit dengan Bea Cukai. Hal ini meningkatkan potensi terdeteksinya indikasi pelanggaran perpajakan.
“Sekarang, kantor pajak dapat mendapatkan informasi kepatuhan pajak melalui joint audit. Joint audit sekarang dilakukan dengan Bea Cukai juga. Dengan joint audit, DJP dan Bea Cukai dapat meningkatkan potensi Bukper,” ujar Jovita Budianto.
Peran MAP dan APA dalam Pengelolaan Sengketa Pajak Internasional
Selain penguatan peran Bukper, forum ini juga menyoroti pentingnya Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA) sebagai instrumen strategis dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak internasional, khususnya yang berkaitan dengan transaksi afiliasi dan transfer pricing lintas negara.
Managing Partner Ideatax, Jonathan Nainggolan menjelaskan bahwa MAP diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diajukan setelah wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP), terutama dalam kasus yang melibatkan transaksi lintas negara. Pengajuan MAP menjadi strategi penyelesaian koreksi transfer pricing dalam SKP guna menghindari potensi pajak berganda sekaligus memperoleh kepastian hukum.
Sementara itu, APA dibahas sebagai instrumen preventif yang memberikan kepastian sejak awal melalui kesepakatan di muka antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai metode penentuan harga transfer atas transaksi afiliasi untuk periode tertentu, sehingga meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
“Sedangkan APA merupakan kesepakatan di muka antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai metode penentuan harga transfer atas transaksi afiliasi untuk periode tertentu, sehingga memberikan kepastian sejak awal dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari,” tegas Jonathan.
Manfaat Strategis dari APA
Secara strategis, APA diposisikan sebagai instrumen forward-looking yang berfungsi tidak hanya sebagai alat kepatuhan, tetapi juga sebagai sarana perencanaan pajak dan kepastian usaha. Melalui pengaturan di muka atas kriteria transfer pricing, wajib pajak memperoleh kepastian perlakuan pajak atas transaksi afiliasi, mitigasi risiko sengketa, serta efisiensi biaya kepatuhan.
Di sisi otoritas pajak, APA mendorong kepatuhan kooperatif, efisiensi alokasi sumber daya, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, APA menjadi solusi jangka panjang untuk menghadapi tantangan perpajakan global.
