Kepedulian terhadap Hak Penyandang Disabilitas
Jakarta – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan bahwa komitmen negara dalam melindungi dan memenuhi hak setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, harus diwujudkan secara konsisten dengan dukungan dari berbagai pihak.
“Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat harus dilakukan dengan komitmen penuh, karena undang-undang dan konstitusi telah mengamanatkan hal tersebut,” ujar Lestari Moerdijat dalam pernyataan tertulisnya, Senin (2/3).
Beberapa waktu lalu, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) mengungkap adanya dugaan pengurungan terhadap hampir 20 ribu penyandang disabilitas mental di panti-panti sosial di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik tersebut banyak ditemukan di panti nonpemerintah atau swasta yang beroperasi di berbagai daerah.
Menurut Lestari, temuan ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh semua pihak yang terkait untuk mengatasinya. Rerie, sapaan akrabnya, menilai bahwa tindakan segera tersebut bukan hanya untuk melindungi penyandang disabilitas dari tindak kekerasan, tetapi juga sebagai bentuk amanah konstitusi.
“Selain itu, tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Rerie.
Untuk itu, lanjut anggota Komisi X DPR ini, para pemangku kepentingan dan masyarakat harus mampu membangun sistem perlindungan yang efektif bagi penyandang disabilitas dari ancaman tindak kekerasan.
Dia berharap kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan ekosistem yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas di tanah air.
Langkah yang Harus Diambil
Berikut beberapa langkah penting yang perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan yang optimal terhadap penyandang disabilitas:
- Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap panti-panti sosial, baik yang berbasis pemerintah maupun swasta, agar tidak terjadi praktik pengurungan atau penyalahgunaan hak.
- Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil perlu aktif terlibat dalam mengawasi serta melaporkan kejadian yang mencurigakan.
- Sosialisasi tentang hak-hak penyandang disabilitas harus diperluas agar lebih banyak orang memahami dan menghargai hak mereka.
Pentingnya Kolaborasi
Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang efektif. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, keluarga, dan masyarakat luas harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas.
Dalam konteks ini, pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi dan penghargaan terhadap setiap individu sangat diperlukan. Dengan membangun kesadaran bersama, masyarakat dapat lebih proaktif dalam mencegah tindak kekerasan dan memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan haknya secara adil.
Kesimpulan
Lestari Moerdijat menekankan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah tanggung jawab bersama. Dengan komitmen yang kuat dan tindakan nyata, masalah seperti pengurungan dan tindak kekerasan dapat diminimalkan.
Masyarakat dan pemangku kepentingan harus saling bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari kondisinya, hidup dalam lingkungan yang aman dan penuh rasa hormat. Dengan demikian, hak-hak dasar penyandang disabilitas dapat sepenuhnya dihormati dan dilindungi.
